REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mengkritik pihak-pihak yang melontarkan wacana impor kebutuhan pokok. Menurutnya, kebijakan impor muncul dari perilaku para pemburu rente.
"Kebijakan impor saya kira muncul dari perilaku para pemburu rente yang memaksakan adanya pemburu impor untuk terus langgeng di Indonesia, para pemburu rente ini mencari keuntungan sesaat," ujar Zulhas dalam pidatonya, Rabu (14/4).
Ia mengatakan, sudah sekitar 23 tahun Indonesia sejak reformasi tetapi kesejahteraan masyarakat masih jauh terealisasi. Apalagi, ia melihat adanya pihak-pihak yang kecanduan akan impor pangan yang akan semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.
"Kita justru masih dihimpit banyak persoalan mulai dari kecanduan impor pangan yang menunjukkan tidak adanya kedaulatan kita dalam bidang pangan, hingga belitan utang luar negeri semakin meningkat," ujar Zulhas.
Dari wacana kebijakan impor tersebut, menurutnya, perlu adanya evaluasi kebijakan pangan di Indonesia. Pemerintah harus memprioritaskan petani-petani lokal untuk mensejahterakan mereka dan menghadirkan kembali swasembada pangan.
"Perlu ada perencanaan yang sistematis dan terukur, para petani harus didukung dengan teknologi terbaik, harga pupuk dikendalikan, dan lebih berpihak kepada para petani. Di samping itu sistem kebijakan pangan juga harus bekerja di mana perusahaan-perusahaan BUMN ikut serta, Bulog berperan sebagai penyangga," ujar Zulhas.
Di samping itu, ia menilai perlu adanya evaluasi dalam sistem demokrasi yang selama ini berjalan. Pasalnya, ia melihat masyarakat tak dilibatkan dalam setiap kebijakan terkait pangan di Indonesia.
"Saya kira ada kaitan atau ada hubungannya ada yang perlu kita evaluasi dari demokrasi dan cara kita menjalankan pasca reformasi. Tentu saja saya membuka wacana ini untuk kita diskusikan bersama-sama untuk kita kaji bersama untuk kita temukan solusinya bersama-sama," ujar wakil ketua MPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
