REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Paparan virus corona atau Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Bahkan, pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Jawa dan Bali yang merupakan zona Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat bertambah.
Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan, lonjakan Covid-19 di kota - kota besar pun tak terhindarkan. Terutama, di wilayah Bodebek dan Bandung Raya yang tetap menjadi daerah penyumbang lonjakan Covid-19 selain DKI Jakarta.
"Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Khusus Jakarta, Bogor, Tangeran/Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran Covid-19," ujar Farhan, dalam keterangan persnya, (Jumat 16/7).
Farhan menilai, lonjakan kasus terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan harus dievaluasi secara akurat. "Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia, saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," paparnya.
Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi Pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak - anak. Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran COVID-19.
"Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," katanya.
Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar - komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," katanya.
Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat gagal memutus mata rantai penularan COVID-19.
"Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak - pihak tertentu dengan tujuan - tujuan tertentu pula," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
