REPUBLIKA.CO.ID,CIREBON -– Kisruh kepemimpinan di Keraton Kasepuhan Cirebon hingga kini terus bergulir. Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi (BP TAGS) berharap pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Badan yang mengelola Objek Wisata Taman Air Goa Sunyaragi di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon itu memilih untuk menunggu keputusan resmi pemerintah.
Menurut Kepala Bagian Humas BPTAGS, Eko Ardi Nugraha, saat ini pihaknya dalam kondisi status quo. Pihaknya meminta pemerintah daerah hingga pusat untuk turun tangan menyelesaikan kisruh tersebut.
‘’Kami meminta Wali Kota Cirebon (Nashrudin Azis), Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) hingga Presiden (Joko Widodo) untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini, karena baik situs Goa Sunyaragi maupun Keraton Kasepuhan merupakan aset bangsa Indonesia yang dilindungi undang-undang cagar budaya,’’ kata Eko, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8).
Menurut Eko, Goa Sunyaragi merupakan aset sejarah milik warga Cirebon dan Pemerintah Indonesia. Sehingga pihaknya tidak mau ikut campur dalam konflik yang sedang terjadi di Keraton Kasepuhan.
‘’Goa Sunyaragi bukan milik pribadi Sultan dan keluarganya, namun milik masyarakat Indonesia khususnya warga Cirebon, yang pengelolaannya memang disetujui oleh Keraton Kasepuhan,’’ tukas Eko.
Saat ini, Objek Wisata Goa Sunyaragi juga masih tertutup untuk kegiatan wisata karena Kota Cirebon masih memberlakukan PPKM Level 4. Pihaknya pun tidak merasa terganggu dengan dinamika kepemimpinan di internal Keraton Kasepuhan. ‘’Goa Sunyaragi sudah hampir dua bulan ini tutup dan tidak menerima kunjungan. Kami akan kembali membuka menunggu keputusan pemerintah,’’ tukas Eko.
Sementara itu, Wakil Direktur BPTAGS, R Chaidir Susilaningrat, meminta agar persoalan di Keraton Kasepuhan Cirebon dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat. ‘’Jangan sampai konflik yang ada menjadikan wibawa dan kehormatan keraton tergerus,’’ tegas Chaidir.
Chaidir juga meminta pemerintah daerah dan pusat ikut menyelesaikan guna memberikan solusi terbaik. ‘’Pemerintah harus ikut (menyelesaikan), sebagai pemegang otoritas dalam sistem hukum dan kekuasaan di negara Republik Indonesia,’’ tandas Chaidir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
