Menurut Dodo, normalisasi jaringan irigasi sekunder akan dikoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Adapun Dinas Pertanian mempunyai kewenangan pada jaringan tersier, yang langsung mengarah ke area persawahan.

Dodo mengatakan, letak geografis Kabupaten Bekasi yang merupakan dataran rendah dan wilayah hilir dari daerah aliran sungai menjadi salah satu faktor persoalan banjir. Karena itu, menurut dia, perlu upaya perlindungan terhadap lahan persawahan yang rawan terdampak banjir.

Terkait hal itu, Dodo mengatakan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluruh kegiatan budi daya tanam padi.

“Skema asuransi yang bisa diklaim, antara lain rusak karena organisme pengganggu tumbuhan, seperti hama wereng, dan dampak perubahan iklim, seperti kekeringan maupun banjir,” kata Dodo.