Rabu 14 Aug 2024 20:34 WIB

Kesbangpol Jabar Pertanyakan Aturan Soal Larangan Jilbab: Kami tak Ada Diktum Lepas Jilbab

Di semua kabupaten/kota se-Jabar dan provinsi tak ada kebijakan lepas jilbab

Red: Arie Lukihardianti
Pj Bupati Kuningan yang juga Kepala Kesbangpol Jabar, Raden Iip Hidajat,
Foto: Dok Diskominfo Kabupaten Kuningan
Pj Bupati Kuningan yang juga Kepala Kesbangpol Jabar, Raden Iip Hidajat,

REJABAR.CO.ID,  BANDUNG--Adanya larangan menggunakan jilbab pada delegasi perempuan Paskibraka Nasional 2024 yang bertugas mengibarkan bendera saat hari ulang tahun kemerdekaan ke 79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024) nanti menuai kontroversi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat (Jabar), mempertanyakan mengenai aturan lepas hijab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

Baca Juga

Provinsi Jabar sendiri, telah mengirimkan ada dua orang pelajarnya untuk dikukuhkan menjadi anggota Paskibra IKN. Keduanya yaitu, Johanes Adhyaksa Pesik Langie dari SMA Presiden, Jababeka dan Sofia Sahala dari SMAN Negeri Situraja yang kini melepas hijabnya.

"Kami juga mempertanyakan ke BPIP, kebijakan dan sikap. Karena di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dan di tingkat provinsi gak ada kebijakan lepas jilbab," ujar Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Raden Iip Hidajat melalui keterangan resmi, Rabu (14/8/2024).

Iip yang juga menjabat sebagai Penjabat Bupati Kuningan ini memastikan, Paskibra di Jawa Barat tetap diizinkan untuk mengenakan hijab saat perayaan HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2024 di lapangan Gasibu, Kota Bandung. "Kita ikuti aturan BPIP, semua nya. (Jabar) Tidak ada diktum untuk lepas jilbab," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, aturan Paskibra lepas jilbab oleh Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjadi polemik di masyarakat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan, BPIP tak memaksa Paskibraka putri melepaskan jilbab saat acara tersebut.

"Sehubungan berkembangnya wacana publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Yudian di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Yudian mengatakan, pakaian, atribut, sikap, dan tampang Paskibraka saat tugas kenegaraan seperti acara pengukuhan, diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement