-
News - 12 jam yang laluIneu Purwadewi Sundari Gaungkan Perlindungan Perempuan dalam Nuansa Syukuran Lembur di Subang
-
Finansial - 01 June 2025, 07:30
Putusan MK Soal Pendidikan Gratis, Ancaman Baru bagi Defisit Fiskal?
-
Finansial - 10 February 2025, 19:14
Apindo Kembali Ingatkan Pentingnya Pelibatan Publik dalam Rancang Kebijakan
-
Jurnal - 21 November 2023, 19:15
80 Persen Tokoh Masyarakat Tolak Penambahan Masa Jabatan Lurah
-
Khazanah Indonesia - 10 September 2023, 22:47
MUI Bogor Tekankan Pentingnya Peran Ulama dalam Kebijakan Publik
-
Umum - 10 August 2023, 23:25
Pakar UGM Ungkap Faktor Kurangnya Partisipasi Perempuan dalam Politik
-
Umum - 24 July 2023, 22:31
LAN Mulai Ukur Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda pada 2023
-
Umum - 07 December 2022, 19:54
Benarkah Harus Viral Dulu Agar Direspons Pemerintah?
-
Umum - 27 July 2022, 21:57
Dorong Ekonomi Rakyat, Pengamat: Pembuat Kebijakan Libatkan Partisipasi Publik
-
Umum - 20 April 2022, 15:22
DSLS 2022: Kemampuan Analisis Data Modal Krusial dalam Pengembangan Talenta Digital
-
Jawa Barat - 23 February 2022, 20:08
Penyesuaian Besaran NJOP di Kota Sukabumi Dinilai Wajar
-
Teh Anget - 16 January 2022, 00:19
Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam
-
Keuangan - 20 September 2021, 00:56
Pakar: Negara Perlu Keluarkan Kebijakan Dukung Inovasi
-
Dunia Kampus - 31 July 2020, 18:55
Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Masih Sisakan Masalah
-
Umum - 04 November 2019, 14:32
Pengamat: Jokowi tak Perlu Pangkas Eselon III dan IV
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Kanal