Topic : omnibus-law | rejabar.co.id

Tag Omnibus Law

Nasional News - 01 November 2024, 01:41

MK Putuskan Pekerja Berstatus Kontrak atau PKWT tidak Boleh Lebih dari 5 Tahun
Nasional News - 31 October 2024, 19:50

MK Perintahkan DPR-Pemerintah Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja
Nasional News - 30 October 2024, 16:52

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 8-10 Persen pada 2025, Mungkinkah?
Bisnis - 04 October 2024, 19:02

Genjot Pertumbuhan Industri Halal, Indef Dorong Omnibus Law Ekonomi Syariah
Nusantara - 01 May 2024, 09:38

Ada Demo May Day di Jakarta, Ruas Jalan Mana Saja yang Ditutup?
Anies Muhaimin - 30 January 2024, 01:44

Anies Sebut Outsourcing Salah Satu Bukti UU Cipta Kerja Bermasalah
Anies Muhaimin - 21 December 2023, 14:55

Anies Pastikan Kaji Ulang Omnibus Law UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden
Finansial - 26 September 2023, 23:56

Dinilai Mendesak, Kemenkop Pastikan RUU Perkoperasian Bakal Dibahas DPR
Wacana - 26 August 2023, 05:53

Siapapun Jadi Presiden, Aktivis Buruh akan Tuntut Pencabutan Omnibus Law Ciptaker
Inpicture - 10 August 2023, 17:20

Aksi Long March Ribuan Buruh, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Umum - 13 July 2023, 13:53

UU Kesehatan Dinilai Mampu Dongkrak Kualitas Sistem Kesehatan Nasional
Umum - 12 July 2023, 17:49

Pesan Menkes ke Para Penolak UU Kesehatan: Sampaikan dengan Cara yang Sehat dan Intelek
Inpicture - 11 July 2023, 18:04

DPR Mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang
Inpicture - 11 July 2023, 12:11

Aksi Damai Nakes Tolak RUU Kesehatan
Umum - 24 June 2023, 06:40

Said Iqbal Kritik Keras Airlangga Hartarto
Next

Terpopuler

1	Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen untuk Produk Indonesia
2	Ini Alasan Trump Kenakan Tarif ke Mitra Dagang, Termasuk Indonesia Ikut Kena
3	Indonesia Ikut Diserang Tarif Trump, Ini Besaran Surplus yang Dirasakan dari AS
4	Rupiah Hampir Tembus Rp 16.800 per Dolar AS, Tertekan Kebijakan Tarif Trump
5	Ada Tanda Panah ke Bawah di Kolom Komentar Instagram, Apa Fungsinya?
6	Jumlah Pemudik Turun, Inikah Penyebabnya?
7	Kebijakan Trump Bikin Tarif Impor AS Meroket, Tertinggi Sejak 1910

Kanal

MK Putuskan Pekerja Berstatus Kontrak atau PKWT tidak Boleh Lebih dari 5 Tahun

MK Perintahkan DPR-Pemerintah Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 8-10 Persen pada 2025, Mungkinkah?

Genjot Pertumbuhan Industri Halal, Indef Dorong Omnibus Law Ekonomi Syariah

Ada Demo May Day di Jakarta, Ruas Jalan Mana Saja yang Ditutup?

Anies Sebut Outsourcing Salah Satu Bukti UU Cipta Kerja Bermasalah

Anies Pastikan Kaji Ulang Omnibus Law UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden

Dinilai Mendesak, Kemenkop Pastikan RUU Perkoperasian Bakal Dibahas DPR

Siapapun Jadi Presiden, Aktivis Buruh akan Tuntut Pencabutan Omnibus Law Ciptaker

Aksi Long March Ribuan Buruh, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

UU Kesehatan Dinilai Mampu Dongkrak Kualitas Sistem Kesehatan Nasional

Pesan Menkes ke Para Penolak UU Kesehatan: Sampaikan dengan Cara yang Sehat dan Intelek

DPR Mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang

Aksi Damai Nakes Tolak RUU Kesehatan

Said Iqbal Kritik Keras Airlangga Hartarto