REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengabarkan proyek transportasi massal sejenis Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya. Rencananya pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya akan dimulai pada 2024.
Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dishub Provinsi Jabar Dhani Gumelar menjelaskan, sebenarnya ada dua rencana pengembangan transportasi massal di Bandung Raya, yaitu berbasis jalan, seperti BRT, dan berbasis rel, seperti Light Rail Transit (LRT). “Namun, karena yang paling memungkinkan dibangun untuk sementara ini adalah BRT, maka kita dahulukan BRT, “ kata Dhani di Kota Bandung, Rabu (15/3/2023).
Menurut Dhani, BRT Bandung Raya direncanakan melayani transportasi di lima kabupaten/kota. Mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Pembangunan BRT Bandung Raya ini, kata dia, didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat. “Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrastrukturnya, seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya,” ujar dia.
Dengan rencana tersebut, Dhani mengatakan, BRT Bandung Raya diperkirakan dapat mulai dioperasikan pada 2026 atau 2027. “Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama, kurang lebih tiga tahun,” katanya.
BRT Bandung Raya direncanakan memberikan pelayanan transportasi di 17 koridor. Untuk jumlah armadanya, direncanakan kurang lebih 400 bus. Menurut Dhani, sebagaimana ketentuan dari Bank Dunia, 40 persen dari jumlah armada tersebut diwajibkan berupa bus listrik.
“Meski BRT Bandung Raya mulai dibangun tahun 2024, untuk pilot project, kita akan operasikan yang pertama beberapa koridor di Kota Bandung, juga tahun 2024, dengan menggunakan bus listrik. Syaratnya, dari total armada, 40 persen harus bus listrik,” kata dia.
Soal pengelolaan operasional BRT Bandung Raya, Dhani mengatakan, rencananya dilakukan badan khusus, seperti BUMD. Namun, karena Pemerintah Provinsi Jabar belum memiliki BUMD sektor transportasi, rencananya untuk sementara akan dikelola Dishub Jabar.
“Sementara kita dulu yang kelola. Lalu nanti kemungkinan akan ada BUMD khusus transportasi, itu masih kita diskusikan dengan berbagai pihak,” ujar Dhani.
