REJABAR.CO.ID, BANDUNG--Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus berupaya dalam memberantas mafia tanah. Karena, saat ini masih terus menjadi tantangan. AHY menilai, penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Kebetulan ada Brigjen Polisi Arif Rachman, beliau ini adalah komandan atau Satgas Anti-Mafia Tanah. Jadi, setiap saat saya meminta update-nya dan tentunya banyak hal yang telah kita lakukan walaupun tidak ada kata tuntas. Karena terus ada saja perkembangan di lapangan dan kita benar-benar serius untuk mencari dan menuntaskan masalah-masalah kejahatan pertanahan," ujar AHY saat mengisi kegiatan Studium Generale di Aula Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Kamis (19/9/2024).

Kuliah umum dengan tema Transformasi Digital Tata Kelola Pertanahan dalam Menyongsong Indonesia Emas ini diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Unpad, Program Studi Magister Kenotariatan Unpad, dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO) Unpad.

AHY menegaskan bahwa mafia tanah ada di hampir setiap provinsi, dan pemerintah tidak segan-segan untuk menindak tegas. "Ini tersebar, tidak bisa dikatakan paling banyak dimana-dimananya, tetapi di setiap provinsi ada saja yang begitu-begitu. Di setiap kabupaten kota ada saja yang begitu-begitu. Tinggal skalanya," katanya.

AHY berharap, dengan semangat kolaborasi dan sinergi dapat mendukung tercapainya Indonesia yang lebih maju dan siap menghadapi tantangan di masa depan, termasuk dalam hal tata kelola pertanahan. AHY pun, menilai pentingnya peran kampus atau perguruan tinggi dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

AHY menekankan perlunya mempersiapkan generasi unggul agar Indonesia mampu menghadapi tantangan di masa mendatang. Ia mengatakan bahwa proyeksi kemajuan Indonesia di tahun 2045 hanya akan menjadi nyata jika persiapan dilakukan sejak sekarang.

"Proyeksi yang ada selama ini baik tentang ekonominya, tentang kemajuan, lompatan-lompatan di bidang teknologi dan lain sebagainya itu hanya menjadi potret yang akan sirna jika kita tidak bekerja keras hari ini dan seterusnya," katanya.

Dalam pidatonya, AHY juga menjelaskan pentingnya tata kelola pertanahan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

"Bagaimana Kementerian ATR/BPN memiliki peran dan kontribusi yang real untuk pembangunan negeri. Jika kita mengelola tanah termasuk tata ruang yang baik di seluruh wilayah Indonesia, kita ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan buat rakyat dan kepastian hukum bagi para investor sehingga pembangunan itu bisa berkelanjutan," paparnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. "Bukan hanya pembangunan infrastruktur tapi juga tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan alam, lingkungan hidup kita. Karena memang itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga dunia yang bertanggung jawab," kata AHY.

Di tempat yang sama, Dosen Fakultas Hukum Unpad sekaligus Ketua Umum IKANO Unpad Ranti Fauza Mayana mengungkapkan kebahagiaannya atas suksesnya acara ini. Karena, dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga praktisi dari sektor perbankan dan pengusaha.

"Alhamdulillah, dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unpad yang ke-67, kami dari Fakultas Hukum Unpad dan IKANO Unpad mengadakan studium generale dengan Pak Menteri ATR sebagai narasumber," katanya.

"Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk 1.000 mahasiswa, akademisi, perbankan, pengusaha, dan lain-lain. Alhamdulillah, acara berjalan lancar, sehingga kerja sama dengan Kementerian ATR dapat semakin baik, serta dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 menjadi lebih siap," imbuh Ranti.

Ranti menegaskan pentingnya peran kerjasama antara dunia akademik dan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam sektor pertanahan dan tata ruang yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Harpendi Harahap, turut memberikan apresiasinya kepada Fakultas Hukum Unpad dan IKANO Unpad yang telah berhasil mengadakan acara yang sangat relevan dengan isu-isu aktual terkait digitalisasi pelayanan pertanahan di Indonesia.

"Terima kasih kepada IKANO Unpad dan Fakultas Hukum Unpad yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara ini dengan menghadirkan Menteri ATR/Kepala BPN," katanya.

Harpendi menilai, ini adalah momen penting di mana terjadi perubahan sangat cepat terkait digitalisasi pelayanan pertanahan di Indonesia. "Kami, selaku Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sangat berterima kasih dan mendukung penuh acara IKANO," kata Harpendi.