REJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Transfotmasi digital yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung sukses mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari kalangan akademisi. Pasalnya, Pemkab Bandung menjadi pemerintah daerah terbaik ketujuh kategori kabupaten pada ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award Tahun 2024.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha mengucapkan terima kasih kepada UGM dan Kemenkominfo atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Bandung. Ini menunjukkan, transformasi digital pada sektor pemerintahan, terutama dalam layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung telah menunjukkan hasil yang baik, sehingga mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat (Kemenkominfo) dan perguruan tinggi.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam membangun budaya kerja yang lebih efektif dan efisien," kata Yosep.
Sebagai informasi, GM-DTGI adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diinisiasi oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.
Tingkatkan kualitas layanan publik
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyebut tujuan transformasi digital di sektor pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih optimal dan efisien melalui platform digital.
"Esensi terpenting adalah mengubah cara kita bekerja melalui layanan digital, kuncinya ada pada manusia dan teknologi, sehingga butuh perubahan mindset dan peningkatan kecakapan agar layanan digital bisa bekerja dengan prima," ujarnya.
Di sisi lain, Prof Syaiful Ali, selaku Ketua Peneliti GM-DTGI mengatakan, GM-DTGI hadir untuk mengukur dan mengoptimalkan investasi TI di pemerintahan daerah dalam upaya mencapai tujuan strategis daerah tersebut. "Melalui pendekatan holistik, transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga aspek manusia, proses bisnis, dan organisasi," katanya.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran ini, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berdaya saing di masa depan," jelas Prof Syaiful.
