Kamis 12 Dec 2024 08:00 WIB

Serahkan DIPA-TKD 2025, Pj Gubernur Jabar Bey Fokus ke Pendidikan dan Kesehatan

Program makan bergizi, harus melibatkan ekonomi lokal

Red: Arie Lukihardianti
Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin
Foto: Dok Republika
Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin

REJABAR.CO.ID,  BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan tersebut dilakukan secara digital kepada kepala satuan kerja dan kepala daerah di Jabar. Turut mendampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Teguh Dwi Nugroho. Dalam penyerahan tersebut, Bey juga menyampaikan amanat Presiden RI terkait fokus kebijakan APBN 2025

Baca Juga

"Kami lakukan hari ini, kemarin secara nasional di Jakarta. Kami ingin cepat jadi hari ini, supaya lebih cepat, apa yang harus dikerjakan jadi lebih awal lagi," ujar Bey.

"Nanti awal tahun sudah bisa mulai digunakan (APBN), jadi tidak lama lagi," imbuhnya.

Bey mengatakan, penggunaan APBN Tahun 2025 berfokus pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. "2025 fokus terbesar pendidikan dan kesehatan, itu paling besar," katanya.

Selain itu, Bey juga menjelaskan arahan Presiden RI terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang harus dapat memperkuat ekonomi sekitar sekolah. "Mohon diperhatikan terutama terkait dengan makan bergizi, arahan Bapak Presiden harus melibatkan ekonomi lokal," kata Bey.

Makanan bergizi ini, kata dia, bukan dari catering besar, tapi lebih melibatkan BUMDes juga ibu-ibu PKK di sekitar sekolah itu, sehingga ini menguatkan ekonomi lokal.

Bey berharap, dengan melibatkan ekonomi lokal di sekitar sekolah, program makan bergizi gratis tidak hanya membentuk anak-anak yang sehat, tetapi juga memperkuat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. "Jadi tidak hanya anak-anak lebih sehat, tapi juga ekonomi lebih juga kuat, karena yang menyiapkan di situ, makanan dari situ, beras juga dari situ jadi akhirnya perekonomian lokal juga bergerak," kata Bey.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Teguh Dwi Nugroho menuturkan bahwa DIPA dan TKD merupakan dokumen penting untuk menjadi acuan bagi pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah. Hal itu dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya kemudian APBN yang dikucurkan ke Provinsi Jawa Barat ini segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Teguh.

"Dengan kegiatan itu dilakukan tentu akan membuka lapangan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jabar akan terus tumbuh dengan baik," katanya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement