REJABAR.CO.ID, SUKABUMI--Kabupaten Sukabumi menjadi daerah prioritas dan yang paling banyak mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan rumah hunian tetap. BPBD Jabar mencatat sepanjang 2024 terjadi 1.763 bencana, mulai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, tanah bergerak, sampai kebakaran dan gempa bumi.
Terdapat lima daerah yang mengajukan DSP ke BPBD, di antaranya Kabupaten Sukabumi untuk pembangunan 8.145 unit rumah. “Kita tahu Jawa Barat adalah daerah rawan bencana. Dengan adanya rapat ini, kami berharap Kepala Pelaksana BPBD dapat segera membangun hunian bagi warga terdampak,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin usai rapat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemda Kabupaten Sukabumi, di Aula Setda Pemda Kabupaten Sukabumi, Rabu petang (8/1/2025).
Bey berharap, proses pembangunan rumah hunian tetap bagi korban bencana 2024 segera dibangun. Menurut Bey, rakor dengan BNPB dan Pemda Kabupaten Sukabumi dilakukan untuk mempercepat pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.
“Pemdaprov Jabar menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang mengadakan rapat koordinasi percepatan hunian tetap ini,” katanya.
Dalam pembangunan hunian tetap, Bey berharap struktur dan desainnya mengadopsi rumah tahan gempa, mengingat Kabupaten Sukabumi termasuk juga daerah rawan gempa. Rumah tahan gempa sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum.
“Hasil kajian geologi sudah dilakukan, dan lokasi pembangunan diperbolehkan, tetapi dengan catatan rumahnya harus tahan gempa,” kata Bey.
Menurut Bey, tidak semua lokasi permukiman yang terdampak akan dipindahkan. Pemindahan hanya dilakukan pada lokasi yang dianggap tidak aman berdasarkan kajian. “Kami memilih lokasi yang paling aman, misalnya dari tanah berbukit ke tanah yang datar. Ini penting agar masyarakat benar-benar memahami dan memperhatikan rekomendasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan masa tanggap darurat di Sukabumi telah selesai dan saat ini memasuki tahap transisi darurat. Proses verifikasi data korban telah dilakukan secara terpadu oleh BNPB, Pemprov, dan Pemkab Sukabumi.
“Data dari kepala desa sudah dikumpulkan dan diverifikasi oleh tim terpadu. Hasilnya akan diajukan kebutuhan anggarannya ke BNPB, lalu ke Kementerian Keuangan. Kami memastikan proses ini berjalan cepat dan tepat,” ujar Suharyanto.
BNPB juga mendorong pelaporan kerusakan dilakukan secara bertahap agar pembangunan dapat segera dimulai. Rumah yang dibangun akan menggunakan dana stimulan pemerintah dengan standar rumah tahan gempa. “Untuk rumah rusak berat, stimulan yang diberikan adalah Rp60 juta, dengan desain rumah sederhana sehat tahan gempa,” katanya.
Lebih dari 10 penyedia yang direkomendasikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian PKP telah siap membangun hunian tetap. Penyedia ini akan bekerja sama dengan BPBD untuk memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan tahan bencana.
Dengan langkah koordinasi ini, Pemprov Jabar dan BNPB berharap proses pemulihan bagi masyarakat terdampak dapat segera terlaksana. Sehingga, mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara normal di hunian yang aman dan nyaman.
Sepanjang 2024 di Jabar total ada 1.763 bencana yang merusak 22.217 unit rumah, 59 meninggal dunia, dan 552.201 jiwa terdampak. Sebanyak 5 kabupaten dan kota mengajukan DSP, yakni Kabupaten Garut untuk 204 unit rumah, Kabupaten Bandung (1.174 unit), Kabupaten Bandung Barat (168 unit), Kabupaten Cianjur (3.508 unit), dan Kabupaten Sukabumi (8.145 unit).
