REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan adanya kasus polio di daerahnya pada 2023 ini. Kasus polio positif itu terdata di Kabupaten Purwakarta.
“Polio betul ada di Purwakarta. Itulah kenapa kami melakukan imunisasi khusus polio untuk empat juta anak di Jabar,” kata gubernur yang akrab disapa Emil itu, Selasa (4/4/2023).
Awalnya di Purwakarta terdata satu anak yang positif polio pada Maret 2023. Meski demikian, Emil meminta masyarakat waspada. “Satu kasus pun harus diwaspadai,” katanya.
Karena itu, Emil berharap masyarakat mendukung pelaksanaan Sub-Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, yang digelar serentak di kabupaten/kota wilayah Jabar mulai Senin (3/4/2023). Imunisasi polio massal ini menyasar 3.984.797 anak di Jabar berusia 0-59 bulan.
“Jadi, saya titip, termasuk ibu-ibu, sukseskan imunisasi polio agar masyarakat terbebas dari polio. Karena ini ancamannya luar biasa,” kata Emil.
Di Kabupaten Purwakarta, kasus positif polio dilaporkan bertambah. Setelah ditemukan satu kasus polio di Purwakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan surveilans 30 anak di wilayah tersebut.
Hasilnya, dari 30 anak, ada tujuh yang dinyatakan positif polio. “Ketujuh anak itu, meskipun positif, tapi tak ada gejala apa pun” kata Ketua Tim Surveilans Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar Dewi Ambarwati kepada Republika, Selasa (4/4/2023).
Menurut Dewi, pada 2022 Kabupaten Purwakarta tidak mencapai target surveilans AFP (acute flaccid paralysis/lumpuh layuh akut). Sementara 19 dari 27 kabupaten/kota di Jabar disebut memenuhi target surveilans AFP. “Makanya di tahun ini mereka (Purwakarta) gencar melakukan surveilans,” ujar dia.
Dewi mengatakan, ditemukannya kasus polio Purwakarta karena gencarnya upaya surveilans. Untuk kasus positif polio, kata dia, tahun ini baru ditemukan di Purwakarta.
Menurut Dewi, surveilans AFP akan terus dilakukan. Sasarannya anak-anak di bawah usia 12 tahun dengan gejala lumpuh layu dalam kurun waktu dua pekan, tanpa ada riwayat jatuh atau kecelakaan dan lainnya.
“Ini surveilans tetap dilakukan di 27 kabupaten/kota. Kan standar, memang selalui kita setiap tahun melakukan AFP,” kata Dewi.
