“Terkait PPPK, ada kebijakan yang bagus bahwa semua alokasi DAU untuk PPPK yang ada, dari kementerian, dari pemerintah pusat, itu di Jawa Timur diserap seratus persen, ada 6.500 sekian,” kata Gus Ahad.

Di Jabar, Gus Ahad menilai, dibutuhkan akselerasi. Ia mengatakan, Komisi 5 DPRD Jabar akan mengkaji cara yang dilakukan di Jatim untuk menjadi bahan dalam upaya menyejahterakan guru melalui penerimaan PPPK.

“Kalau di Jawa Barat masih ada sekitar 1.800 yang belum terserap. Yang belum ada sekarang karena di luar alokasi, ini pasti akan juga resah. Kepastian tentang jenjang karier hal yang sangat penting,” ujarnya.