REJABAR.CO.ID,  BANDUNG -- Kabupaten/kota di Jabar tayangan televisinya masih banyak yang belum beralih ke digital atau Analog Switch Off (ASO). Hingga saat ini baru sembulan kabupaten/kota yag sudah ASO secara resmi.

Menurut Kadiskominfo Jabar Ika Mardiah, ASO di Jabar belum 100 persen. Karena, yang sudah ASO baru Bandung Raya dan Jabodetabek. 

Dari 27 kabupaten/kota, yang sudah ASO secara resmi di antaranya adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. 

"Baru sembilan kota/kabupaten, berarti sisanya dari 27 kota/kabupaten itu belum," ujar Ika kepada wartawan usai acara Jabar Punya Informasi (Japri), Senin (5/6/2023).

Kendalanya, kata dia, karena programnya ada di pusat. Jadi, ASO aturannya sesuai tanggungjawab Menkominfo.

"Kita menunggu saja, hanya kita menyiapkan dari sisi lembaga penyiarannya, SDM, dan masyarakatnya," kata Ika.

Namun, menurut dia, hal ini tantangan buat semua karena perusahaan mau beriklan di lembaga penyiaran 78 persen masih nonton televisi.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet, ASO ini dilihat dari pemerintah pusat, Menkominfo itu masalah kesiapan infrastruktur, dan kesiapan distribusi STB. Namun, tentu pihaknya juga harus mendorong pemegang multiflexing memberikan STB kepada masyarakat pra sejahtera, mendata yang sudah ada. 

"Sehingga permasalahan ASO di Jawa Barat ada delapan wilayah layanan. Baru satu yang sudah switch on. Tujuh wilayah layanan belum," katanya.

Adiyana berharap, pemerintah pusat bisa menuntaskan tujuh wilayah layanan di Jawa Barat ini. Sehingga, masyarakat Jawa Barat mampu menikmati digitalisasi penyiaran atau ASO.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan kerja sama dengan penyelenggara Pemilu. Karena ASO ini bertambahnya lembaga penyiaran maka semakin banyak konten pemilu yang bisa awasi. 

"Bulan kemarin DPR RI mengecek kesiapan kita dalam melakukan kesiapan Pemilu. Maka kita berdiskusi dengan KPU  Bawaslu, membentuk tim gugus tugas dari level pusat hingga daerah untuk coba melakukan pengawasan terhadap program-program yang berpenetrasi ke Pemilu," kata Adiyana seraya mengatakan ikhtiar pihaknya untuk melakukan literasi saja karena STB urusan Jakarta.