REJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyoroti gaya politik calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. Apalagi setelah adanya pernyataan viralnya di rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Gerindra, yang menyebut "ndasmu etik".
"Dengan debat kemaren terbukti bahwa Pak Prabowo menampilkan jati dirinya yang selama ini mencoba ditutup-tutupi dengan marah, emosional bahkan kemudian mengatakan aspek etika yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh Pak Prabowo dikatakan etika ndasmu," ujar Hasto lewat keterangannya, Ahad (17/12/2023).
Adanya pernyataan tersebut, dipandangnya bukan merupakan karakter pemimpin yang baik. Apalagi banyak pakar yang juga menyoroti gaya dan pernyataan Prabowo dalam debat sesi pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Itu menandakan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologis, ini bukan saya yang berbicara ini para pakar psikolog para ahli-ahli psikologi berbicara seperti itu," ujar Hasto.
"Sehingga, ketika Pak Prabowo berbicara etika ndasmu ini menjadi suatu gerakan arus balik bahwa rakyat ternyata sadar Bapak Prabowo bukan Pak Jokowi," sambungnya menegaskan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, penjelasan atas pernyataan ketua umumnya, Prabowo Subianto yang menyebut 'ndasmu etik' di hadapan ribuan kader partai. Dasco menyebut, video pernyataan Prabowo yang viral itu dipotong alias tak utuh.
"Saya pikir, masyarakat kita sudah cerdas ya untuk tidak terpengaruh tentang apa yang disampaikan oleh pak Prabowo dalam video yang dipotong-potong tersebut yang tentunya menjadi multi tafsir," kata Dasco lewat keterangan tertulisnya, Ahad (17/12/2023).
Dasco menegaskan, bahwa Prabowo menyampai 'ndasmu etik' yang berarti 'etik kepalamu' itu dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Gerindra beberapa hari lalu. Acara internal partai itu berjalan secara tertutup dengan suasana kekeluargaan yang cair.
"Untuk itu, tidak elok apabila pernyataan Pak Prabowo yang tidak utuh tersebut disebarluaskan secara massif dengan narasi yang menyudutkan," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
