REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- APBD Jabar 2025, dinilai belum berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Perjuangan Rafael Situmorang meminta Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk merealisasikan APBD Jabar 2025.
Menurut Rafael, APBD Jabar yang telah ditetapkan pada November 2024 hanya direalisasikan untuk belanja rutin. Hal tersebut, membuat perputaran ekonomi di bawah menjadi sulit.
Sehingga, masyarakat bawah banyak yang menjerit terkait lemahnya daya beli yang menurun . "Setiap reses saya selalu menemukan keluhan dari masyarakat wong cilik yang merasakan menurunnya daya beli, " ujar Rafael kepada Republika, Senin (10/3/25).
Rafael mengatakan, warung kecil dan pekerja informal menjadi korban terkait APBD yang realisasinya ditahan. Menurutnya, APBD seharusnya menjadi stimulus ekonomi untuk masyarakat bawah.
"APBD merupakan pematik ekonomi untuk berputar, contohnya pekerja informal, tukang bangunan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga tidak bisa belanja, sehingga warung-warung merasakan efek domino tersebut," kata Rafael.
Rafael berharap, KDM segera menjalankan APBD yang telah ditetapkan, karena masyarakat wong cilik semakin sulit dalam mendapatkan pekerjaan dan mencari uang. Menurutnya masyarakat jangan sampai terlalu lama menunggu.
Rafael menegaskan, efek domino bukan hanya terjadi di sektor informal. Dirinya mencontohkan, seperti program Badan Kesbangpol Jabar yang memiliki output mengadakan focus group discussion (FGD) dan diselenggarakan di hotel.
Menurutnya, kegiatan tersebut bisa membuat perputaran ekonomi berjalan. Pegawai hotel bisa mendapatkan pekerjaan. "Output dari Kesbangpol adalah pikiran, mengadakan FGD dan seminar, jika diefisiensi kenapa tidak sekalian saja dihilangkan lembaganya, " katanya.
