REJABAR.CO.ID,  BANDUNG--Provinsi Jawa Barat (Jabar) ditargetkan memiliki 30 Sekolah Rakyat program Kementerian Sosial bagi siswa miskin ekstrem dan tinggal di pedalaman. Sekolah Rakyat di Jabar ini, akan dibangun secara bertahap. Nantinya, siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar dan diasramakan secara gratis, karena biaya ditanggung Pemerintah Pusat.

Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik pendirian 30 Sekolah Rakyat di Jabar. "Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi Mulyadi usai Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI, di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya, akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300 - 500 siswa. Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Agar sinkron dengan daerah, kata Dedi, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemprov Jabar.

Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak - anak SMA. Karena, berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut - kebutan.

Sekolah lebih pagi juga, kata dia, bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. "Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," katanya.

Rakor dan diseminasi Sekolah Rakyat dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jabar.

Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf mengatakan, saat ini Kementerian sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaallah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," katanya.

Menurut Gus Ipul, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu. "Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," kata Gus Ipul.