REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan di sisa masa jabatannya. Pembangunan infrastruktur digital disebut menjadi perhatian.
Hengki, yang baru dilantik sebagai bupati Bandung Barat pada awal November 2022, akan habis masa jabatannya pada September tahun ini. Di sisa masa jabatannya ini, Bupati mengaku berupaya mengejar pembangunan infrastruktur digital yang andal.
“Infrastruktur digital yang kita kejar karena ke depan era revolusi industri 4.0 ini akan banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh digital. Makanya kita kejar itu, termasuk pelayanan digital, makanya anggaran internet cukup besar,” kata Bupati di Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (12/4/2023).
Bupati menyoroti, antara lain pembangunan infrastruktur jaringan wi-fi di sekolah-sekolah. Selain itu, infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik.
Terkait pelayanan, Bupati mengaku mendorong kesiapan sumber daya manusia (SDM), seperti melalui bimbingan teknis di masing-masing perangkat daerah. “Kemudian studi banding. Kalau memang output-nya jelas, saya berikan izin,” ujarnya.
Bupati mengaku upaya untuk menggenjot infrastruktur digital di Kabupaten Bandung Barat ini kadang menimbulkan pro kontra. Namun, ia meyakinkan apa yang dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Memang serbasalah. Ada pihak yang protes ketika internet lemot, tapi ketika diberikan yang mahal, ada lagi yang protes kemahalan. Tapi, tidak apa karena kita semata-mata ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Digital ini adalah masa depan. Artinya, kalau kita memulai sekarang, berarti kita ‘mencuri’ masa depan dari sekarang,” kata Bupati.
Selain terkait digital, pembangunan infrastruktur lainnya juga menjadi perhatian di sisa masa jabatan bupati. “Penyelesaian janji-janji politik, yakni pembangunan infrastruktur. Di tengah keterbatasan anggaran, baik transfer dari pusat maupun bantuan dari provinsi, tapi kita harus terus menjalankannya,” ujar dia.
Bupati pun menyoroti soal sarana prasarana (sarpras) sekolah. “Saya selalu sampaikan ke Pak Kadis (kepala Dinas Pendidikan), bagaimana murid-murid bisa menyerap ilmu kalau sarprasnya tidak didukung dengan baik. Itu juga karenanya terus kita lakukan perbaikan ruang kelas baru, termasuk perbaikan peralatannya,” kata Bupati.
Hal lainnya yang menjadi perhatian disebut peningkatan standar pelayanan minimal.
Kemudian tingkat inflasi terkait harga kebutuhan pokok masyarakat. Soal upaya pengendalian inflasi dan harga bahan pokok, kata dia, salah satunya dengan menggelar pasar murah. “Itu kita gerak cepat merespons keresahan masyarakat dengan operasi pasar murah dan lain sebagainya,” ujar Bupati.
