REJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Semua elemen harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik. Termasuk, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkannya tak terlalu ikut campur atau cawe-cawe terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sebaiknya Presiden Joko Widodo itu jangan sering-sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah," ujar mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin susai menerima kunjungan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kediamannya, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
"Jadi ini bukan cawe-cawe lagi ini, tapi sudah ngatur-ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan," katanya.
Jokowi juga sebaiknya tak seakan menjadi king maker pada Pilpres 2024, dengan terkesan mendukung satu atau dua sosok tertentu. Jika diteruskan, dia khawatir, ada kepentingan tertentu yang berusaha diamankan oleh Jokowi.
"Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya, jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga, jangan-jangan untuk menyelamatkan kepentingan, khususnya bisnis," ujar Din.
Di samping itu, dia menyesalkan, jika benar adanya upaya penjegalan terhadap sosok atau kelompok tertentu jelang kontestasi nasional tersebut. Pesan tersebut khusus ditujukan kepada orang-orang yang saat ini berada dalam pemerintahan.
Upaya penjegalan merupakan perbuatan tercela yang jauh dari etika politik. Ia berkeyakinan, kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, justru akan membuka pintu bagi rahmat Allah untuk memenangkannya.
"Saya berpesan, hentikan cara-cara demikian, siaplah bersaing dengan fair, dengan jujur, dan adil, dan saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan," ujar Din.
"Itu tidak menunjukkan seorang negarawan yang sebenarnya, itu akan membuka praduga dari rakyat jika ada seorang presiden yang secara etis tidak melibatkan diri dalam pencapresan," kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
