REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) yang digagas Pemprov Jabar telah dirasakan banyak perempuan di Jabar. Bahkan, program yang dinahkodai Atalia Praratya ini disebut akan menjadi program nasional.
Menurut Ketua Umum Sekoper Cinta Atalia Praratya, setelah empat tahun berjalan, tercatat sudah lebih dari 67 ribu perempuan di Jabar yang diwisuda dalam program Sekoper Cinta. Mereka dianggap telah memenuhi kompetensi tahap dasar dan tematik.
Program Sekoper Cinta, kata dia, berawal dari keresahan dan stereotip perempuan yang berkembang di masyarakat. Bahkan, perempuan yang ada dianggap tidak mampu berkembang dan turut serta membantu menyejahterakan keluarga.
"Masuk ke dalam sebuah program tidak mudah dan harus meyakinkan semua pihak. Di awal bahkan ada penolakan dari dewan. Padahal perempuan tidak bisa keluar dari kubangan lumpur kalau tidak dengan pengetahuan," ujar Atalia saat Diskusi Gaspol: Galang Aspirasi Politik Edisi VII bertajuk "Sekoper Cinta: Cetak Perempuan Jabar Juara" di Hotel Citarum, Bandung, Rabu (31/5/2023).
Atalia mengatakan, pemberdayaan perempuan hanya bisa dilakukan lewat pendidikan. Hal ini didapat Atalia setelah membaca 20 jurnal. Jika perempuan hanya berdiam diri di rumah, sulit untuk berpikir dan berkembang.
"Maka saya berjuang keras. Sekoper Cinta ini perjuangan, kita ingin perempuan berpengetahuan. Ketika ada perempuan terdidik, akan hadir anak terdidik," katanya.
Atalia menegaskan, pada awalnya Sekoper Cinta tidak mengganggu anggaran pemerintah. Sekoper Cinta masuk dalam program PKK.
Setahun berselang, kata Atalia, mulai ada sedikit anggaran yang masuk dalam Sekoper Cinta. Berkat kolaborasi, sudah ada puluhan ribu alumni Sekoper Cinta di seluruh Jabar.
"Ini besar bukan karena anggaran, melainkan kolaborasi dan apresiasi. Bahkan pemerintah dan Korea Selatan sedang melihat," katanya.
Dukungan Sekoper Cinta ini pun, kata dia, sejauh ini sudah datang dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan termasuk juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
