REJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta, semua pihak untuk bersabar terkait calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo. Termasuk untuk bersabar ihwal waktu diumumkannya sosok tersebut.
"Kalau ditanya tanggalnya ya tunggu aja dulu. Terus siapa orangnya? Ya tunggu aja dulu," ujar Megawati usia menandatangani nota kesepahaman dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jumat (9/6/2023).
Dia kemudian mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. bahwa PDIP sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen untuk mengusung pasangan capres-cawapres.
"Jadi dengan demikian sudah banyak toh nama yang saya dengar, ada yang disampaikan, ya tapi kan saya boleh dong pilih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri lalu ada aturan ndak boleh? Sangat boleh. Makanya, saya dengarkan dulu, jangan nanya lagi ya nanti kapan (mengumumkan cawapres)," ujar Megawati.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkap enam dari 10 nama kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo. Enam nama tersebut terdiri dari kalangan menteri, ketua umum partai politik, hingga kepala daerah.
Dari sektor menteri, ada nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.
Selanjutnya ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terakhir adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau boleh saya sebut nama itu dan semuanya tentu punya kelebihan-kelebihan," ujar Puan di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Selain enam nama tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap satu nama lain. Nama tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang dipandang Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan "Bapak Infrastruktur".
