REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Subang Utara dinilai mempunyai potensi yang sangat besar. Potenai tersebut, di antaranya pertanian, perikanan dan indistri dengan Pelabuhan Patimban menjadi magnetnya.
Oleh karena itu, menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono, pihaknya menyambut baik ditandatanganinya persetujuan Subang Utara sebagai Calon Daerah Otonomi Baru.
"Jawa Barat perlu memperjuangkan keadilan fiskal karena selama ini Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa hanya memiliki 27 Kabupaten/Kota dan jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dalam hal APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat," ujar Ono saat mendampingi Forum Komunikasi Subang Utara di DPRD Jabar, Selasa (27/6/2023).
Sehingga, kata dia, Subang Utara ini menjadi CDOB beserta 8 CDOB lainnya yang telah terlebih dulu diputuskan.
Ono menilai, Subang Utara mempunyai potensi yang sangat besar, seperti pertanian, perikanan dan industri dengan Pelabuhan Patimban menjadi magnetnya.
Subang juga, kata Ono, masuk dalam kawasan Rebana yang telah ditetapkan melalui Perpres 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
"Sehingga Subang Utara akan tumbuh menjadi daerah yang sangat baik untuk bisa mensejahterakan rakyatnya," kata Ono. Politisi PDI Perjuangan ini
DPR RI, kata Ono, juga terus mendorong agar moratorium dapat segera dicabut. Tapi sambil menunggu moratorium dicabut, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Daerah bersiap dan membangun infrastruktur dasar.
"Misalnya dimana pusat pemerintahannya, dimana kantor bupatinya, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, ruang rawat termasuk infrastruktur jalan dan lainnya. Sehingga begitu moratorium dicabut dan tim pemerintah pusat dan DPR RI melakukan kajian, Jawa Barat sudah siap dan lebih layak dibanding daerah lainnya," paparnya.
Sebagai CDOB, kata Ono, Subang Utara mempunyai persiapan yang baik, dimana Bupati Subang mensupport penuh terbangunnya infrastruktur dasar, seperti adanya Kantor/Pendopo Bupati dan kawasan yang akan dijadikan Kantor Bupati dan segala infrastruktur penunjang lainnya.
