REJABAR.CO.ID, GARUT — Bupati Garut Rudy Gunawan menyoroti kasus ratusan warga yang merasa tiba-tiba menjadi debitur PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan mempunyai utang. Ada dugaan data warga dicatut untuk pengajuan pinjaman ke PNM.
Kasus tersebut dialami warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bupati meminta dugaan pencatutan data warga diusut tuntas. Aparat kepolisian juga diminta bergerak. “Kita ingin hal ini tidak terjadi lagi. Oknumnya harus diperiksa,” kata Bupati, Senin (24/7/2023).
Bupati menilai, program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) selama ini telah membantu banyak warga di Kabupaten Garut. Tujuan program itu untuk membantu membangun ekonomi keluarga.
Selama ini, menurut Bupati, pinjaman PNM Mekaar diberikan kepada masyarakat melalui ketua kelompok. Masing-masing ketua kelompok itu mengakomodasi ibu rumah tangga untuk mendapatkan pinjaman hingga maksimal Rp 5 juta per orang.
Bupati mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, peran ketua kelompok menjadi cukup sentral. Pasalnya, petugas dari PNM tak bisa langsung menemui masyarakat karena Covid-19.
“Kelihatannya, yang di Sukabakti, orang yang punya pengetahuan Mekaar membuat kelompok. Kelompok itu diajukan ke PNM. Karena masa pandemi, PNM tak bisa kontak langsung dengan masyarakat, sehingga PNM memercayakan ketua kelompok dengan dokumen yang ada,” kata Bupati.
Dalam kasus tersebut, Bupati menduga ketua kelompok mengajukan pinjaman ke PNM tanpa sepengetahuan warga. Ketika pinjaman itu cair, uangnya juga diduga tak disalurkan kepada warga.
“Dengan kasus ini, ada oknum yang mencoreng. Dia mengaku sebagai ketua kelompok, mengajukan kredit Mekaar saat pandemi. Karena ada keterbatasan dari PNM untuk melakukan supervisi, jadi pencairan diberikan kepada kelompok,” kata Bupati.
Meskipun ada kasus tersebut, Bupati mengatakan, program PNM Mekaar di Kabupaten Garut harus tetap berjalan. Pasalnya, realisasi PNM Mekaar di Kabupaten Garut disebut telah menyasar sekitar 150 ribu warga.
“Di Garut itu seperti ini sudah di atas 900 miliar. NPL (non-performing loan) di bawah satu persen. Secara umum itu bagus dan diapresiasi. Program ini bagus,” ujar Bupati.
