Menyikapi masalah kesulitan air bersih atau dampak musim kemarau itu, Ucu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama instansi terkait untuk membahas penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan.
Penetapan status tanggap darurat itu dilakukan agar penanganan bencana kekeringan dapat lebih optimal. “Minggu depan kami akan melakukan rakor untuk penetapan status tanggap darurat karena itu harus melalui rakor,” kata Ucu.
Menurut Ucu, seluruh kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya memiliki potensi mengalami kesulitan air bersih atau kekeringan akibat dampak musim kemarau.
Berkaca pada musim kemarau 2019, BPBD Kota Tasikmalaya sampai mengirimkan delapan juta liter air bersih kepada warga terdampak. “Potensi kekeringan seperti 2019 cukup tinggi, apalagi musim kemarau sekarang juga disertai fenomena El Nino,” kata Ucu.
Polisi ikut membantu
Saat berkegiatan di Kota Tasikmalaya, Sabtu (26/8/2023), Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat (Jabar) Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, aparat kepolisian di wilayah Polda Jabar diminta memantau warga yang terdampak kekeringan atau potensi kebakaran saat musim kemarau.
Menurut Ibrahim, sejumlah polres di wilayah hukum Polda Jabar sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Jajaran kepolisian juga diminta mengantisipasi potensi bencana kebakaran lahan.
“Bapak Kapolda sudah memberikan atensi kepada jajaran di polres-polres untuk memetakan kondisi rentan kebakaran. Pak Kapolda juga meminta jajaran mempersiapkan sarana pendukung untuk antisipasi kebakaran, termasuk koordinasi dengan satuan lain yang kompeten,” kata Ibrahim.
