REJABAR.CO.ID, BOGOR — Penjabat (Penjabat) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menerima berbagai aspirasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor. Aspirasi yang disampaikan dinilai baik, tapi soal dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan dilihat lebih lanjut.

Aspirasi itu disampaikan saat Bey melakukan kunjungan kerja, yang diterima jajaran DPRD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Senin (11/9/2023). Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, misalnya, menyoroti soal permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), khususnya terkait zonasi.

Dari persoalan yang muncul, Atang menyebut, adanya kebutuhan penambahan sekolah negeri di Kota Bogor seperti tingkat SMP dan SMA. Diharapkan Pemprov Jabar dapat mendukung pembangunan sekolah negeri baru itu melalui bantuan keuangan (bankeu) provinsi.

“Kami berharap ini bisa dibantu oleh Provinsi Jabar. Insya Allah Pak Wali (Wali Kota) akan menyiapkan lahannya dan kami di DPRD Kota Bogor akan membantu hal lainnya. Mudah-mudahan Kota Bogor ini ke depan akan terus bisa melahirkan para pemimpin terbaik karena pendidikan yang layak,” ujar Atang, Senin (11/9/2023).

Masukan lain yang disampaikan Atang terkait bantuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia berharap Pemprov Jabar dapat menambah bantuan untuk cakupan peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan dukungan pemprov, diharapkan cakupan BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai seratus persen. “Memang kurang sedikit lagi yang belum. Kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat, yang mencapai Rp 50 triliun, barangkali bisa membantu covering di Kota Bogor sampai seratus persen karena bantuan BPJS PBI ini sangat dibutuhkan oleh warga di Kota Bogor,” kata Atang.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menyampaikan aspirasi soal bantuan penanganan bencana untuk warga terdampak di Bogor Selatan. Tahun lalu, kata dia, banyak rumah warga yang rusak terdampak bencana longsor.

“Di Bogor Selatan banyak titik rawan bencana, bahkan tahun lalu pun terjadi longsor yang menyebabkan kerusakan sangat parah. Warga berharap Pemerintah Provinsi Jabar dapat menyalurkan bantuannya untuk penanganan dan pascabencana menggunakan APBD provinsi,” kata Dadang.

Aspirasi lain