REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Pemkab Bandung siap sukseskan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Rencananya Pemkab akan menyiapkan dana sharing antara Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar untuk tahun anggaran 2025.
Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan beberapa kali ujicoba, maka pelaksanannya akan dimulai pada Januari 2025.
Bupati Dadang Supriatna menegaskan, Pemkab Bandung siap untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan berupaya melaksanakan sebaik mungkin di lapangan.
"Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bandung sudah siap, baik secara sumber daya alam maupun man power untuk bisa mensukseskan program Pak Presiden Prabowo," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna yang ditemui wartawan usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Rabu (11/12/2024).
Dan untuk skema anggaran, lanjut Bupati yang akrab disapa Kang DS ini melanjutkan, mereka masih menunggu pedoman umum dari pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini adanya di Badan Gizi Nasional. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, akan melibatkan juga masyarakat setempat sebagai pegawai.
"Makan Siang Gratis (Makan Bergizi Gratis) itu kan adanya di Badan Gizi Nasional, memang nanti daerah akan dilibatkan dari sisi pelaksanaan. Nanti ada rekruitmen masyarakat setempat menjadi pegawai tetapi pegawai intinya dari sana. Karena mereka dilatih dulu oleh BGN di Unhan, Universitas Pertahanan. Nanti akan ada rekruitmen sekitar 47 orang untuk pelaksanaan itu," ujar Dadang di Soreang, Rabu lalu.
Lebih lanjut Marlan mengatakan untuk melayani setiap 3.000 sasaran, maka akan ada Sentra Penyediaan Bahan Gizi atau SPBG. "Setiap 3.000 sasaran ada satu SPBG yaitu semacam tempat untuk membuat makanannya. Menunya itu Rp 10 ribu hingga 15 ribu (per porsi). Karena kita masih menunggu pedoman umum juga sih. Kalau pemerintah daerah ini memiliki sarana untuk itu, bisa disewa oleh mereka," tutur Marlan lagi.
Terkait skema anggaran, lanjut dia, pada dasarnya anggaran utama berasal dari pemerintah pusat sedangkan Pemkab Bandung hanya diminta dana sharing. Skema anggaran sebenarnya dari pusat, tapi pemerintah daerah juga nanti diminta untuk sharing. Ini diprosentase, Kabupaten Bandung itu mendapat 7,76 persen dari PAD, kalau dihitung antara Rp 80 hingga Rp 90 miliar untuk satu tahun.
"Mereka (pemerintah pusat) itu sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 71 triliun,” ucap Marlan menjelaskan.
Pemerintah Indonesia sendiri memang telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rinciannya adalah Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.
Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik, mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.
Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG. Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.
View this post on Instagram
