REJABAR.CO.ID,  BANDUNG – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih merugi. Dari 41 BUMD milik Provinsi Jabar, hanya dua BUMD yang sehat dan untung, salah satunya Bank BJB. 

Menurut anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Taufik Nurrohim, seharusnya BUMD lebih baik dari tahun ke tahun, bukan justru merugi. Kata dia, dibentuknya BUMD bertujuan untuk mendatangkan profit agar berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

‘’Jika dikelola dengan profesional, seharusnya BUMD untung dari tahun ke tahun,” ujar Taufik kepada Republika, Jumat (3/1/2025). Pihaknya mendorong Pemprov Jabar untuk lebih tegas menggenjot BUMD agar profesional.

Taufik menyatakan, BUMD yang sehat akan berdampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat. Tidak hanya harus untung, dirinya juga meminta BUMD untuk melakukan efisiensi operasional.

Menurut Taufik, lonjakan biaya yang tidak terkendali mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan dan strategi bisnis. “BUMD perlu mengevaluasi kembali biaya operasionalnya, dan harus tepat menentukan stratergi  bisnis” katanya.

Untuk itu, tegas Taufik, BUMD harus dijalankan oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional. BUMD, papar dia, tidak boleh dijadikan tempat penampungan SDM titipan sebagian pejabat pemerintah.      

Dia mengungkapkan, beberapa BUMD yang perlu dibenahi di antaranya Migas Hilir Jabar (MRJ) dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.  ‘’PT BIJB dan PT Migas Hilir Jabar, masih mencatatkan kerugian karena beban utang besar dan operasional, sehingga perlu restrukturisasi,’’ tutur Taufik.

Pihaknya menyatakan, 2025 merupakan  momentum untuk mereformasi BUMD milik Provinsi Jabar. Selain BUMD milik Provinsi Jabar, BUMD milik pemkab dan pemkot di Jabar juga banyak yang mengalami kerugian dari tahun ke tahunya.     

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Jabar terdapat 90 BUMD, dan 24 di antaranya mencatatkan kerugian di tahun 2023.