REJABAR.CO.ID, BANDUNG BARAT--Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menemukan sebanyak 229 ekor sapi yang diduga terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di akhir tahun 2024 di wilayahnya.
"Berdasarkan hasil monitoring petugas Keswan mencatat ada 229 sapi yang bergejala PMK," ujar Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dispernakan KBB, dr Acep Rohimat saat dihubungi, Kamis (9/11/2024).
Acep mengatakan, monitoring dan assesment oleh petugas Kesehatan Hewan (Keswan) itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan adanya empat ekor sapi yang mati mendadak dan 14 ekor lainnya terapaksa dipotong karena diduga terkena PMK. Hewan ternak itu berada di wilayah Parongpong dan Cisarua. "Yang dilaporkan mati di Parongpong ada 3 ekor mati dan 10 ekor potong paksa. Di Cisarua ada 1 ekor mati dan 4 potong paksa," kata Acep.
Acep mengatakan, kebanyakan ratusan ekor sapi yang telah menunjukan gejala PMK di Kabupaten Bandung Barat tersebut berasal dari luar Jawa Barat. "Hasil wawancara lapangan, kebanyakannya sapi baru dari Jawa. Karena kemungkinan sekarang peternak mulai penggemukan buat persiapan Idul Adha," kata dia.
Untuk mengantisipasi kian merebaknya PMK di Bandung Barat, kata Acep, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh peternak di KBB untuk melakukan base security atau pemisahan terhadap hewan ternak lainnya. "Sementara, kita minta peternak untuk memisahkan hewan sakit dan hewan baru datang dengan yang lama. Lalu, pembersihan kandang dan sekitarnya serta batasin lalu lintas, hewan," katanya.
Untuk pelaksanaan vaksinasi, kata dia, untuk sementara ini belum bisa dilaksanakan. Sebab, Pemkab Bandung Barat belum memiliki stok dosis vaksin PMK. Sehingga pihaknya menganjurkan kepada para peternak untuk mengadakan vaksin secara mandiri.
Pihaknya berencana mengajukan bantuan dosis ke pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. "Jadi mereka (peternak) mengadakan sendiri, kalau ada kita bantu untuk aplikasinya. Bagi peternak yang 1-2 ekor saat ini kita lagi pengajuan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Acep.
