REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) optimistis target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar akan tembus di 6,2 persen pada 2026. Proyeksi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Jabar Istimewa.
Target LPE 2026 itu melonjak agresif dibandingkan angka LPE 2024 yang hanya 4,95 persen. Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Dr. Iendra Sofyan di pembukaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jabar 2026 di aula utama Kantor Badan Pengembangan SDM Provinsi Jabar, Cipageran, Kota Cimahi, Kamis (23/1/2026).
“Semua itu akan terwujud dengan kerjasama semua pihak,’’ ucap Sofyan. Salah satu upaya memenuhi target LPE 2026 itu, yakni dengan merealisasikan sembilan langkah ‘Jabar Istimewa’. Pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, termasuk mewujudkan Jabar Caang. Langkah kedua yaitu melakukan pengembangan ekosistem irigasi pertanian.
Langkah ketiga melakukan pengembangan untuk pendidikan karakter dengan ketercukupan ruang kelas antar jenjang keguruan. “Diharapkan kita akan memiliki 10 sekolah kejuruan dengan sistem boarding dengan kapasitas 1.000 siswa per sekolah dengan kurikulum link and match,” ucapnya.
Sofyan mengatakan, pengembangan lapangan kerja baru yaitu dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten/kota bertata ruang industri. Sementara pariwisata dan ruang industri yang berbasis lingkungan menjadi langkah yang keempat. Langkah kelima adalah menyempurnakan RSUD yang ada di kabupaten dan kota yang tersebar di Jabar.
Langkah selanjutnya adalah penanganan stunting dan gizi buruk. “Langkah keenam ini, kita bisa mengkaryakan kader PKK untuk memonitor gizi buruk dan stunting yang ada di masyarakat,” ucapnya.
Sofyan menuturkan, langkah ketujuh yaitu mengembalikan kondisi lingkungan Jabar dengan reboisasi dan juga menyelamatkan sumber mata air. Begitupun pengelolaan sampah mandiri dari tingkat RT, serta pembentukan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) menjadi langkah kedelapan.
Langkah kesembilan adalah meningkatkan kesejahteraan RT, RW dan juga perangkat desa, kader PKK, guru agama atau guru ngaji.
