REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat dinilai masih kurang memperhatikan aspek lingkungan dalam operasionalnya.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Tina Wiryawati, menyoroti hal tersebut dan menekankan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMD.

Menurut Tina, dari total 41 BUMD di Jawa Barat, seluruhnya harus berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan juga memperhatikan tanggung jawab lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik atau ESG (Environmental, Social, and Governance).

“BUMD tidak bisa hanya fokus pada keuntungan semata. Mereka juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pendekatan bisnis yang berkelanjutan harus mulai diterapkan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, termasuk oleh generasi mendatang,” ujar Tina saat ditemui Republika di gedung DPRD Jabar Kamis (10/4/2025).

Ia menjelaskan implementasi ESG dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti penggunaan energi secara efisien, pemilihan bahan baku ramah lingkungan, serta pengelolaan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

“BUMD di Jawa Barat sepatutnya menjadi contoh bagaimana membangun usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan,” katanya.

Tina juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi BUMD agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Ia berharap BUMD terus berinovasi, terutama dalam menghadapi isu perubahan iklim dan tuntutan global akan keberlanjutan.

“Dengan perencanaan yang matang dan visi yang jelas, BUMD di Jabar dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tidak hanya mementingkan profit, tetapi juga masa depan yang berkelanjutan,” tutup Tina.