REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Farabi Arafiq mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif khusus kepada warga yang taat membayar pajak.
Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah daerah (pemda) cenderung hanya berfokus pada pemberian keringanan atau pemutihan kepada warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor, sementara mereka yang patuh dan disiplin justru sering kali tidak mendapat penghargaan setimpal.
Farabi menilai penting adanya keseimbangan dalam kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah daerah, terutama dalam hal perpajakan.
“Pemberian keringanan jangan hanya diberikan pada warga yang telat saja. Warga yang taat membayar pajak juga harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Farabi kepada Republika, Jumat (25/4/2025) pagi.
Menurut legislator yang juga menjabat Ketua DPC Partai Golkar Kota Depok ini, bentuk insentif bagi warga taat bisa berupa diskon khusus, reward tahunan, atau kemudahan dalam akses pelayanan publik lainnya.
Ia menyebutkan, pajak yang dimaksud meliputi pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kalau yang telat terus diberi pemutihan, sementara yang taat tidak pernah mendapat apresiasi, ini bisa menimbulkan rasa kecewa dan mengurangi semangat warga untuk tetap disiplin membayar pajak,” tambahnya.
Namun demikian, Farabi tidak menolak keberlanjutan program pemutihan denda bagi warga yang menunggak pajak.
Ia mengakui program tersebut tetap memiliki sisi positif dalam meningkatkan penerimaan daerah dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
“Pemutihan tetap baik, asal jangan melupakan yang sudah sejak awal patuh. Kita harus membangun budaya taat pajak dengan memberikan insentif positif, bukan hanya dengan pengampunan,” katanya.
Farabi berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengkaji dan mulai merumuskan skema insentif bagi wajib pajak yang taat sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak.
