REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Aksi premanisme mencuat saat beredar kabar pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang, Jawa Barat diganggu ormas. Namun menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, persoalan pembangunan pabrik BYD bukan masalah premanisme tetapi calo tanah.
Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pabrik BYD di Subang mendapat gangguan aksi premanisme dari ormas. "Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta," ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis (24/4/2025).
Dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi, tetapi yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi. Saat itu ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri. Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya telah berbeda dan telah sangat berbeda.
Ia pun menilai aksi premanisme ormas dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Alasannya sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.
"Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama saja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," ucapnya.
Progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian. "Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," katanya.
Ke depan, Dedi mengaku akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi. "Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," tuturnya.
