REJABAR.CO.ID, DEPOK -- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merealisasikan pembangunan pasar hewan sebagai solusi atas tingginya kebutuhan konsumsi daging di wilayah tersebut.

Menurut Pradi, tingginya permintaan daging, baik pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha maupun konsumsi harian masyarakat, memerlukan tata kelola distribusi yang lebih baik dan terpusat.

“Kebutuhan daging di Kota Depok sangat tinggi. Selain saat hari besar, konsumsi harian juga tinggi,” ujar Pradi Supriatna kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

Ia merujuk pada data hewan kurban di Kota Depok yang pada 2023 mencapai 30.300 ekor, terdiri dari sapi dan kambing. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan pada 2024, menjadi sekitar 32 ribu ekor.

Lonjakan ini dinilai menjadi indikator penting akan perlunya infrastruktur yang mendukung ekosistem peternakan dan distribusi daging.

“Setiap tahun saya lihat banyak lapak hewan kurban yang muncul. Harapan saya, tentu ada tempat khusus yang bisa disiapkan. Bukan hanya untuk kebutuhan musiman, tapi juga harian,” ungkapnya.

Pradi menilai keberadaan pasar hewan tidak hanya bermanfaat dari sisi distribusi, juga menjadi penggerak sektor ekonomi lokal. Masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan hewan ternak yang sehat dan sesuai kebutuhan.

“Jadi kalau mau cari hewan, entah itu sapi, entah kambing, tempatnya sudah ada. Satu lokasi yang tertata,” jelas Pradi.

Dari sisi pengawasan, keberadaan pasar hewan dinilai memudahkan pemantauan, mulai dari alur masuk hewan hingga aspek kesehatan hewan yang dijual. Ia menyebutkan, pengelolaan pasar hewan dapat dilakukan secara lintas sektor oleh dinas-dinas terkait.

“Artinya, mengurus pasar hewan dilakukan lintas dinas. Potensinya besar dan dapat berdampak luas,” ucap mantan wakil wali kota Depok ini.

Pradi berharap Pemkot Depok segera menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pemanfaatan aset lahan milik pemerintah yang bisa dialihfungsikan sebagai lokasi pasar hewan.

“Pemkot Depok bisa berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk melihat apakah ada aset pemerintah yang bisa digunakan. Atau, mungkin bisa juga menggunakan aset milik Pemkot Depok,” pungkasnya.