REJABAR.CO.ID, CIMAHI -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusup alias Gus Ipul menyebutkan sebanyak 9.700 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem bakal memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025. Kegiatan akan dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
"Insya Alah tanggal 14 Juli 2025 kita mulai menjalankan masa pengenalan Sekolah Rakyat. Jadi anak-anak kita mulai orientasi termasuk guru dan tenaga kependidikan. Semuanya bisa saling mengenal," ujar Gus Ipul usai meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Abiyoso, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu (12/7/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama penuh untuk anak-anak dari keluarga rentan ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Awalnya pemerintah menargetkan pada 14 Juli mendatang ada 100 titik Sekolah Rakyat yang menampung 9.700 siswa.
Saat ini, yang sudah siap menjalankan MPLS baru 63 Sekolah Rakyat. Sedangkan sisanya akan dimulai akhir Juli 2025. Ada sekitar 1.500 guru dan 200 lebih tenaga kependidikan yang dilibatkan dari 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah saya cek, gurunya, kepala sekolah, siswa, dan perlengkapan sudah siap. Orang tua juga sudah mendukung. Tadi saya sudah dialog supaya semua mengerti apa yang diinginkan Presiden Prabowo," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat disiapkan untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Nantinya, sekolah permanen dirancang untuk menampung 1.000 siswa dari semua jenjang dalam satu lokasi.
Gus Ipul menekankan bahwa peserta Sekolah Rakyat tidak mendaftar secara terbuka, melainkan melalui seleksi berdasarkan Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN). "Syaratnya harus masuk desil 1 atau 2 dengan status miskin atau miskin ekstrem. Ada tim survei, jadi disurvei dan diseleksi. Kami tidak membuka pendaftaran," katanya.
Proses seleksi melibatkan verifikasi kondisi rumah, aset, dan penghasilan orang tua untuk memastikan akurasi data. Semua siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makanan, pakaian seragam, serta pendidikan karakter dan akademik secara penuh selama 24 jam. "Kalau status ijazah Sekolah Rakyat itu sama dengan sekolah pada umumnya," kata Gus Ipul.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bertindak sebagai penanggung jawab operasional. Sementara kurikulum dan rekrutmen guru berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Infrastruktur sekolah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Jebolan Sekolah Rakyat bisa melanjutkan ke sekolah manapun. Tapi kami kawal sampai lulus SMA," katanya.
