REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap Ma’had atau Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tim investigasi ini akan mengumpulkan data dan informasi seputar Al-Zaytun.
Pembentukan tim investigasi tersebut merupakan hasil koordinasi dengan para kiai dan ulama, serta unsur terkait lainnya dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/6/2023). “Kami merespons keresahan yang ada di masyarakat,” kata Gubernur.
Untuk merespons hal itu, Gubernur mengatakan, pihaknya membutuhkan data dan fakta yang lengkap. Hal itulah yang akan digali tim investigasi.
Tim investigasi ini melibatkan unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, para kiai dan ulama, juga unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jabar. Gubernur mengatakan, tim investigasi itu akan bekerja selama tujuh hari ke depan.
“Nanti (tim investigasi) akan bekerja selama tujuh hari. Nanti kami lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan-tindakan lain, bisa disimpulkan,” katanya.
Ridwan mengatakan, pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi, ponpes merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag), bukan pemprov. Karena itu, kata dia, dibutuhkan rekomendasi dari unsur-unsur terkait agar pemprov bisa bergerak. “Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan data dan fakta selama tujuh hari oleh tim investigasi,” katanya.
Untuk itu, Gubernur pun meminta pengurus Al-Zaytun kooperatif dan tak menghalangi kerja tim investigasi. “Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog untuk mengetahui,” kata dia.
