REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan terus berupaya meningkatkan dan menjaga kemantapan jalan provinsi. Upaya pembenahan jalan pun berjalan pada 2023 ini.
Kepala Dinas BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, panjang jalan provinsi di Jabar mencapai 2.362 kilometer. Kondisinya bervariasi.
“Kondisi tahun 2022 jalan kita itu, pengerasan jalan yang dalam kondisi sangat baik sepanjang 393 kilometer, kondisi baik 1.062 kilometer, kondisi sedang 498 kilometer, kondisi jelek 325 kilometer, dan kondisi parah 80 kilometer,” kata Bambang kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).
Menurut Bambang, upaya pembenahan jalan terus dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi di Jabar. “Tahun lalu, 354 kilometer jalan provinsi ditangani melalui program jalan mulus secara maksimal di seluruh kabupaten/kota. Di tahun ini, proyeksi kita kemantapan jalan jadi 83,84 persen,” katanya.
Bambang mengatakan, tahun ini ada 69 paket pekerjaan pembenahan jalan provinsi, dengan panjang total sekitar 354,5 kilometer. Dinas BMPR menargetkan seluruh pekerjaan pembenahan jalan itu akan tuntas pada akhir Agustus 2023.
“Pada 1 Juli, dari 69 paket, yang sudah selesai 61 paket, sepanjang 259,2 kilometer. Yang masih berprogres delapan paket, 70,7 kilometer. Sisa 24,6 kilometer sedang progres,” kata Bambang.
Jalan rusak
Bambang menyebut setidaknya ada tiga ruas jalan yang kondisinya rusak parah. Salah satunya ruas jalan Jampang Tengah-Kiara Dua, Sukabumi, sepanjang kurang lebih 23 kilometer. Menurut dia, tahun ini dibenahi sekitar 11 kilometer, di antaranya dengan dasar instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan daerah.
Kemudian ruas jalan di Cijelag, Sumedang. Menurut Bambang, kerusakan ruas jalan tersebut akibat dampak proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Cipanas. “Cijelag-Cikamurang rusak karena ada proyek strategis nasional Bendungan Cipanas. Itu yang harus diselesaikan,” kata dia.
Selain itu, ruas jalan di Cikadu, wilayah selatan Cianjur. “Di Cianjur selatan, Cikadu, sekitar 30 kilometer. Ini sudah diprogramkan di 2024 bisa ditangani, sehingga Cikadu, yang menghubungkan poros selatan, bisa memicu pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang.
