REJABAR.CO.ID,  BANDUNG -- Jabatan Pj Sekda Jawa Barat (Jabar) hingga saat ini masih kosong. Saat ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin pun sudah resmi mengusulkan satu nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprov Jabar, tinggal menunggu keputusan tersebut.

Menurut Bey Machmudin, satu nama yang diusulkan pada Kemendagri ini merupakan Eselon II. Usulan Pj ini menyusul jabatan Plh Sekda Setiawan Wangsaatmaja yang akan habis pada 3 Oktober 2023.

"Iya, iya betul. Pj satu nama. Sudah diusulkan, tinggal menunggu persetujuan. Kalau hari ini belum turun, berarti besok mesti Plh tapi bukan Pak Iwan," ujar Bey, Senin (2/10/2023). 

Bey mengatakan, jika Kemendagri belum menyetujui usulan satu nama ini pada esok hari, maka status Sekda akan ada Plh. Bey pun memastikan tidak akan ada kekosongan jabatan pada pimpinan tertinggi eselon daerah itu. 

"Kami masih menunggu sampai hari ini, mudah-mudahan besok ada pelantikan. Tapi kalaupun suratnya masih misalnya 2-3 hari lagi, saya akan menunjuk Plh tapi bukan Pak Setiawan," katanya. 

Saat ditanya siapa nama yang sudah diusulkan sebagai Pj Sekda, Bey belum mau mengungkap secara gamblang. Namun dia memastikan ada dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar. 

"Tapi bukan Pak Setiawan. Jadi dari eselon II Tunggu aja, ya," katanya.

Sebelumnya, Kepala BKD Jawa Barat, Sumasna mengatakan, posisi Pj Sekda ini akan dilakukan karena proses penilaian kandidat calon sekda yang dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI masih berproses.

"Kemarin kita dapat arahan untuk asesmen (penilaian) dilakukan oleh BKN. Nah BKN itu ada jadwal yang mengatur, jadi kita menunggu pemberitahuan kapan jadwalnya Pemprov Jabar untuk asesmennya," kata Sumasna saat dikonfirmasi, Rabu (27/9/2023).

Sumasna mengatakan, sambil menunggu keputusan dari BKN. Maka posisi sekda akan diisi oleh Pj. Sehingga, saat ini Pemprov Jabar bakal mengusulkan satu nama kepada Kemendagri sebagai Pj Sekda.

Adapun nama yang akan diusulkan ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya harus dari pejabat struktural eselon II A. Disinggung soal potensi nama Plh Setiawan Wangsaatmaja apakah akan ditunjuk sebagai Pj Sumasna mengaku belum mengetahui hal itu.