REJABAR.CO.ID,  BANDUNG -- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady, optimistis pasca rampungnya masterplan Jabar Smart Province.

Daddy berharap, rencana akbar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dapat betul-betul direalisasikan. Namun, Daddy tidak menampik, dalam perjalanannya kelak tak akan berjalan mudah.

Daddy menilai, menyamakan visi dan misi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kota/kabupaten jelas harus dilakukan, sebab tanpa kerja sama akan sulit mewujudkan Jabar Smart Province. Tentu disertai dengan kolaborasi bersama pemerintah pusat.

"Ini kelihatan konsepnya mudah, seolah-olah menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Padahal secara de facto tidak mudah mewujudkan Jabar Smart Province. Tidak hanya kerjasama lintas OPD. Enggak cukup, butuh sinergitas, baik dengan pemerintah kabupaten/kota juga pemerintah pusat. Tanpa dukungan semua, itu jadi mimpi saja," ujar Daddy, Kamis (1/11/2023).

Daddy mengatakan, butuh komitmen bersama jika ingin mewujudkan Jabar Smart Province, yang tentunya turut berpengaruh pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau tidak ada komitmen goodwill dari semua pihak, saya kira ini menjadi mimpi besar Jawa Barat. Poin saya, untuk mewujudkan sangat tidak mudah. Butuh komitmen," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar merasa bersyukur karena atas asistensi dari tim ahli Kemenkominfo, penyusunan cetak biru atau blueprint Jabar Smart Province tuntas.

"Terima kasih kepada tim ahli Kemenkominfo yang sudah membantu penyusunan masterplan Jabar Smart Province. Tentu hasilnya luar biasa karena disusun oleh profesor yang ahli dan kompeten," ujar Plh Asda 3 Setda Provinsi Jabar Hening Widiatmoko.

Hening Widiatmoko didampingi Kepala Diskominfo Ika Mardiah kemudian ikut menandatangani komitmen bersama Program dan Rencana Aksi Pembangunan Smart Province di Jabar sekaligus menutup rangkaian bimtek, pada Rabu pekan lalu.

Hening Widiatmoko menyatakan Kementerian Kominfo tidak salah memilih Jabar sebagai pilot project smart province.  Terlihat dari keterlibatan aktif OPD dan perwakilan kabupaten dan kota yang bersama-sama menyusun masterplan.

"Sebuah perencanaan akan baik jika ada keterlibatan semua pihak terkait. Setelah disusun visi dan juga penandatanganan komitmen, perlu satu lagi, yakni konsistensi terutama dalam pendanaan untuk 10 tahun ke depan," ujar Hening.

Hening berharap ada parameter untuk mengukur keberhasilan setiap kabupaten dan kota dalam menjalankan masterplan. Masterplan pun tidak boleh kaku, harus mengikuti perkembangan terkini.