REJABAR.CO.ID, BANDUNG--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat (Jabar) memastikan layanan untuk masyarakat tetap optimal di bulan ramadhan. Salah satu fokusnya adalah melakukan penelusuran terhadap Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU).
Menurut Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, seluruh pegawai termasuk yang bertugas di Samsat mengikuti jam kerja yang sudah ditentukan sesuai surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) selama bulan Ramadhan.
Jam kerja yang tertuang dalam surat edaran adalah pegawai masuk pada pukul 06.30 WIB dan pulang pada pukul 14.00 WIB selama Senin hingga Kamis. Sedangkan hari Jum’at, para pegawai masuk pada pukul 06.30 WIB dan pulang pada 14.30 WIB.
Untuk memaksimalkan layanan, kata dia, pihaknya menyiapkan program Samsat Ngabuburit. Polanya adalah membuka layanan di titik keramaian dari sore hari menjelang berbuka puasa. Teknis pelaksanaannya sedang dimatangkan dan siap direalisasikan dalam waktu dekat. “Untuk yang ingin datang secara luring (datang ke kantor), layanan kami buka lebih cepat. Layanan digital juga tentu tetap bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat,” ujar Dedi Taufik, Jumat (7/3/2025).
Layanan Samsat Ngabuburit ini, kata dia, ditargetkan bisa dilaksanakan di seluruh Jawa Barat dan memungkinkan jadwalkan setiap hari. Semuanya sedang dipersiapkan. "Intinya, kami akan mendatangi Lokasi atau titik keramaian, sehingga warga bisa membayar pajak sambil menunggu waktu berbuka,” katanya.
Program ini sudah dibahas dalam Rapat Evaluasi bersama para Kepala Bidang dan KepalaP3DW. Turut dibahas pula mengenai optimalisasi penelusuran KTMDU selama bulan Ramadan. Selain itu, penagihan Pajak Kendaraan melalui whatsapp sudah mulai berjalan kembali pada pekan depan.
Dedi meminta semua pegawai bisa menjalankan peran dan tugasnya secara maksimal. Selama ramadan, semua proyeksi target, layanan digital dan pekerjaan harian harus bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Dedi mengaku terus merumuskan strategi percepatan pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sosialisasi harus bisa sampai tingkat RT RW sesuai kearifan lokal wilayah setempat.
“Kami tentu mendorong upaya untuk meningkatkan layanan, mulai dari fisik sampai digitalisasi, termasuk integrasi data Kabupaten Kota,” katanya.
