REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, mendorong pemerintah provinsi melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menekankan agar peningkatan PAD tidak semata dilakukan melalui kenaikan retribusi yang berisiko membebani masyarakat kecil.
“Kita butuh strategi yang inovatif, bukan hanya menaikkan tarif layanan publik. Pemerintah harus gali potensi ekonomi lokal yang belum tergarap secara optimal,” ujar Tina saat dihubungi Republika Sabtu (12/4/2025).
Menurut Tina, salah satu sumber PAD yang potensial adalah optimalisasi aset milik daerah. Ia menyebut banyak aset Pemprov Jabar yang belum dimanfaatkan secara produktif, seperti lahan tidur dan bangunan kosong.
Ia menyarankan aset tersebut bisa dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk dijadikan pusat UMKM, ruang komersial, atau lokasi pariwisata berbasis komunitas.
Selain itu, Tina menyoroti pentingnya digitalisasi sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Ia mendorong Pemprov Jabar memperluas akses layanan pembayaran pajak secara daring, terutama untuk sektor pajak kendaraan dan retribusi pasar yang dimiliki pemerintah provinsi.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memudahkan masyarakat dan menghindari kebocoran pendapatan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tina mengingatkan agar peningkatan PAD selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan fiskal dalam kebijakan keuangan daerah.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat harus kembali dalam bentuk layanan yang nyata. Jangan sampai rakyat terbebani tanpa merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
