REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Kesetaraan dan perlindungan perempuan tidak boleh sekadar menjadi janji politik. Hal itu diungkapkan Iwan Koswara, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saat menanggapi implementasi Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.
“Perempuan Jawa Barat masih menghadapi banyak tantangan: kekerasan, eksploitasi, hingga minimnya akses ekonomi. Tugas kita di DPRD adalah memastikan negara hadir dan melindungi,” ujar Iwan kepada Republika, Rabu (23/4/25).
Menurut Iwan, PSI sebagai partai yang vokal menyuarakan keadilan dan kesetaraan dalam gender, melihat perda ini sebagai momentum penting untuk menciptakan perubahan nyata. Bagi Iwan, regulasi itu bukan sekadar produk hukum, tetapi janji kepada jutaan perempuan Jabar bahwa hak mereka akan dihormati dan dijaga.
Ia menyoroti pentingnya program konkret yang menyentuh langsung kehidupan perempuan, mulai dari pelatihan keterampilan, perlindungan korban kekerasan, hingga penyediaan sarana ramah perempuan di ruang publik.
“Kita ingin perempuan bukan hanya jadi objek kebijakan, tapi subjek aktif dalam pembangunan,” tegasnya.
Iwan juga meminta pemerintah daerah memperkuat edukasi kesetaraan gender sejak usia dini dan memastikan koordinasi lintas dinas berjalan baik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, masyarakat sipil, dan dunia usaha akan mempercepat perubahan.
“Perlindungan perempuan bukan isu biasa, ini isu utama dalam membangun masyarakat yang adil,” pungkasnya.
