REJABAR.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB Taufik Nurrohim menyambut baik arah baru investasi Bank BJB yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi dalam Musrenbang 2025 di Cirebon, Rabu (7/5/2025). Dedi Mulyadi mendorong Bank BJB untuk menanamkan investasi di sektor strategis, termasuk kepemilikan dan pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Barat.
Menurut Taufik, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dari aktualisasi peran BUMD sebagai agen pembangunan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial. Ia menyebut, investasi di sektor infrastruktur seperti jalan tol berpotensi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas konektivitas wilayah, serta memunculkan pusat-pusat ekonomi baru.
“Ini bukan sekadar keputusan bisnis, tapi strategi pembangunan jangka panjang yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik kepada Republika.co.id, Jumat (9/5/2025).
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi keuangan dan BUMD, Taufik menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam setiap langkah investasi. Ia mengingatkan sebagai badan usaha milik daerah, Bank BJB mengelola dana publik dan karena itu harus mengedepankan transparansi, kehati-hatian, serta orientasi sosial.
“BUMD tidak bisa disamakan dengan korporasi murni. Ada amanat sosial yang melekat dalam setiap kebijakan keuangan yang diambil,” ujarnya.
Taufik menyoroti bahwa BUMD memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan yakni sebagai mesin fiskal daerah dan sebagai instrumen pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan investasi yang diambil harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan lupakan fungsi sosial. Investasi harus membuka lapangan kerja, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menjembatani ketimpangan antarwilayah,” ucapnya.
Taufik mendorong Bank BJB untuk tidak hanya fokus pada sektor makro seperti infrastruktur, tetapi juga memberi perhatian serius pada sektor-sektor mikro yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil. Termasuk di antaranya pembiayaan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis pesantren.
“Infrastruktur penting, tapi jangan tinggalkan mereka yang paling membutuhkan. Fungsi sosial BUMD terletak pada keberpihakannya kepada rakyat,” kata dia.
Komisi III DPRD Jawa Barat, lanjut Taufik, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan setiap langkah investasi BUMD selaras dengan prinsip pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami akan kawal agar arah investasi Bank BJB berpijak pada akuntabilitas, berpihak pada rakyat, dan mampu memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap dia.
Dengan sinergi antara kebijakan fiskal, sosial, dan pengawasan legislatif yang kuat, Taufik optimistis bahwa arah baru investasi Bank BJB dapat menjadi model ideal pembangunan daerah berbasis keadilan dan keberlanjutan.
