REJABAR.CO.ID, BANDUNG--Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan isu pemekaran Provinsi Jabar menjadi lima provinsi merupakan hoaks dan meminta agar masyarakat mengabaikannya. Mereka menyebut saat ini telah fokus mendorong pemekaran desa, kabupaten dan kota.
Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya bersama DPRD Jawa Barat tengah fokus membahas pemekaran desa, kabupaten dan kota dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Ia menyebut jumlah ideal desa di Jawa Barat mencapai 7.000 sedangkan daerah otonomi baru yang diajukan 9 wilayah.
"Diantara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi," ujar Dedi saat dihubungi, Kamis (26/6/2025).
Dedi mengatakan pihaknya tengah fokus membahas tentang pemekaran desa di wilayah Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta orang dan desa hanya sebanyak 5.311 membuat jangkauan layanan menjadi luas sehingga terdampak kepada kesenjangan ekonomi di kota dan di desa.
Ia menyebut kondisi tersebut berbanding jauh dengan provinsi tetangga Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki desa mencapai 7.000 hingga 8.000. Sementara jumlah penduduk kurang dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.
"Dengan jumlah desa sedikit, penduduk besar paling terasa adalah alokasi dana desa anggaplah rata rata satu miliar per desa kita hanya dapat Rp 5 triliun kalau Jawa Tengah Rp 7-8 triliun," kata dia.
Menurutnya, pemekaran desa berkaitan juga dengan layanan yang diharapkan kendali layanan publik lebih baik ke masyarakat. Selain itu, kontrol pemerintah lebih mudah dari sisi pengawasan dan lainnya. "Di bagian pemerintah kerjasama otonomi sekretariat daerah menyusun (pemekaran) ke 7.000 desa mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah termasuk efektifitas layanan," kata dia.
Bappeda Jabar juga, mendorong pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Ia menyebut sudah diajukan 9 otonomi daerah baru ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan tetapi masih dalam moratorium. "Belum ada progresnya (otonomi daerah baru)," kata dia.
Dedi menambahkan RPJMD berisi program-program yang menjabarkan visi misi Gubernur Jabar dan Wakil Jawa Barat tentang lembur diurus kota ditata (Desa diurus, kota ditata). Pihaknya mengurangi disparitas pemekaran ekonomi.
