Apalagi, di sekolah tempatnya mengajar, hanya Tiktik yang penempatannya sebagai PPPK dibatalkan. Sementara lima orang temannya mendapatkan penempatan sebagai PPPK.
Kendati sedih, Tiktik tak berdiam diri. Ia mencoba bertanya masalah itu secara hierarki. Namun, tidak ada yang mengetahui pembatalan penempatan yang diterimanya.
“Di grup WA (WhatsApp) juga ramai terkait hal ini. Ada sekitar sepuluh orang yang senasib dengan saya di Garut. Kami akhirnya difasilitasi oleh anggota DPRD Jabar untuk mediasi dan melakukan sanggahan,” kata Tiktik.
Tiktik bersama sejumlah kawan senasib berencana pergi ke Bandung pada Senin (13/3/2023) untuk melakukan mediasi terkait masalah ini. Ia berharap akan mendapat hasil yang baik. “Semoga para pemangku kebijakan itu berubah pikiran dan mengangkat kami yang sudah mengabdi lama,” ujar dia.
Tiktik mengaku selama ini mendapatkan honor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Namun, besaran honor itu tentu akan berbeda dengan guru status PPPK. “Kalau dihitung buat makan, harus berhemat. Apalagi suami sudah pensiun. Kami kan juga ingin menguliahkan anak sesuai cita-cita. Apalagi, saya masih memiliki orang tua yang masih harus diurus,” kata Tiktik.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Enjang Tedi mengatakan, pembatalan penempatan PPPK itu tidak hanya terjadi di Garut, melainkan juga di sejumlah wilayah Jabar. Berdasarkan informasi yang didapatnya, kata dia, di Kabupaten Garut ada 29 orang guru tingkat SMA yang dibatalkan penempatannya.
Adapun di Jabar total sekitar 403 orang yang bernasib serupa. “Kami melihat bahwa ini melanggar undang-undang karena tidak ada kepastian hukum. Kemudian tentu Panselnas tidak profesional,” kata dia, Jumat (10/3/2023).
Menurut Enjang, berdasarkan hasil penelusurannya, pembatalan itu dilakukan karena adanya sanggahan dari peraih nilai lainnya. Namun, ada temuan sejumlah guru di Garut yang sudah lolos, tetapi dibatalkan.
Padahal, kata Enjang, guru tersebut tidak memiliki pesaing di bawahnya. “Misalnya, yang terjadi kepada guru Bahasa Inggris di Cibalong, yang daftar satu orang, tapi dibatalkan. Padahal, ketika menginput data, itu sudah dikunci,” kata Enjang.
Karena itu, Enjang menilai, Panselnas tidak profesional. Ia pun akan berupaya memfasilitasi guru di Jabar yang mengalami masalah tersebut untuk audiensi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Disdik Provinsi juga menegaskan bahwa pembatalan itu tidak didorong oleh provinsi, tapi ini murni dari pusat, dari Kemendikbud,” kata Enjang.
