REJABAR.CO.ID,  BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat resmi menetapkan tiga nama sebagai calon Penjabat (Pj) pengganti Gubernur Ridwan Kamil. Keputusan penetapan tersebut, ditetapkan DPRD Jabar pada rapat pimpinan pada Rabu (2/8/2023). 

Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, tiga nama yang diusulkan ini sudah sesuai dengan kriteria dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga nama ini akan langsung diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Ketiga nama yang diusulkan tersebut adalah, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Prof Asep N Mulyana.

Lalu, Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad, Prof Keri Lestari, dan terakhir, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Triadi Machmudin. 

Ineu mengatakan, pemilihan tiga nama ini dinilai DPRD Jabar sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri. 

Berikut tiga profil calon Pj Gubernur Jabar:

1. Asep Nanan Mulyana

Prof Asep Nana Mulyana merupakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Prof Asep, menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994).

Asep kemudian melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Terakhir, Asep dinyatakan sebagai Profesor Kehormatan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) (2022). 

Asep memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998). Asep pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (2014-2015). Kemudian Kejati Banten, dan Kejati Jawa Barat. 

Selama menjabat sebagai Kejati Jabar, pria kelahiran Tasikmalaya, 14 Agustus 1969 itu, menangani nanyak kasus yang menonjol hingga rampung. Salah satunya kasus pemerkosaan pada 13 santriwati Kota Bandung, Herry Wirawan. 

Penanganan kasus ini tidak berhenti sampai pelimpahan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Asep Nana Mulyana juga turun tangan langsung menjadi jaksa penuntut di ruang sidang, sampai akhirnya menuntut Herry untuk dihukum mati dan kebiri kimia. Hanya saja, tuntutan ini tidak dikabulkan oleh Hakim. Herry akhirnya divonis penjara seumur hidup.

2. Keri Lestari

Prof Keri Lestari sekarang menjabat sebagai Direktur Institut Pembangunan Jawa Barat (INJABAR) Unpad. Prof Keri, merupakan Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad, sekaligus Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia. 

Perempuan kelahiran Bandung, 27 April 1969 ini menempuh pendidikan dari S1 hingga S3 di Universitas Padjadjaran. Kariernya juga banyak dalam dunia farmasi. Beragam penghargaan juga sempat diraihnya. 

Bebeberapa di antaranya, Satya Karya Bhakti Kelas I, Universitas Padjadjaran (2021), Inspiring Woman Award, Periset Perempuan Bidang Farmasi (2021), Founder InaTTI (Indonesian Test Trace and Issolation), Universitas Padjadjaran, Satya Karya Bhakti Pendidikan (2020), Lemhanas RI, Peserta Terinspiratif Taplai Angkatan VI (2020). 

Keri juga kini mengemban banyak jabatan, mulai dari Direktur INJABAR Universitas Padjadjaran, Ketua Senat Akademik Fakultas Farmasi Unpad, Ketua Komisi 1 Senat Akademik UNPAD, dan terakhir ada Komisaris Independent, Ketua Komite Risiko dan Komite Remunerasi PT Prodia Widyahusada Tbk.

3. Bey Triadi Machmudin

Bey Triadi Machmudin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden. Pria kelahiran Cirebon 15 April 1970 ini merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi UNIKA Parahyangan.

Bey juga kini satu almamater dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dia menempuh studi S2 Magister Teknik ITB.

Sebelum menduduki jabatannya sekarang, Bey pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pers Istana pada 2015. Hingga akhirnya dia dilantik menjadi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu 20 Januari 2021.