REJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Rencana pemerintah untuk impor beras satu juta ton dari China, memperoleh kritikan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar. Pasalnya, impor beras ini merupakan pilihan yang kurang tepat untuk Indonesia.
"Dengan melakukan impor beras dari luar negeri, bisa diartikan bahwa Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Entang Sastraatmadja, Kamis (19/10/2023) petang.
"Ya menurut saya impor itu kan pilihan terburuk, gitu. Pilihan terburuk, kenapa? Karena kita tidak bisa mencukupi. Kan itu masalahnya. Nah harusnya sebagai negara agraris, kita kelola dengan baik," ujar dia lagi.
Entang mengatakan, jika pemerintah pusat bisa mengelola dengan baik, akan ada peningkatan hasil panenan. Sehingga, bisa mencukupi kebutuhan beras hingga bisa dijadikan cadangan. Efeknya, impor beras juga kemungkinan tidak akan dilakukan.
"Jadi, jangan hanya puas lima ton per hektare, gitu. Harus puas kita diangkat 8 ton per hektare, misalnya. Jadi memang saya bukan soal setuju atau tidaknya, tapi melihat kondisi real yang ada, kalau tidak impor, kita mau dari mana lagi? Orang produksi dalam negerinya enggak ada, gitu," katanya memaparkan.
Kondisi ini, menurut dia, diperparah lagi dengan Kementerian Pertanian yang saat ini ada dalam pusaran kasus korupsi. Dia mengatakan, kondisi itu memperburuk dunia pertanian Indonesia. Dia juga sangat menyayangkan adanya peristiwa itu.
"Sekarang sudah ketahuan, Kementerian Pertaniannya ada dugaan korupsi. Gimana mau swasembada pangan, orang pejabatnya sogok menyogok kan, gitu," katanya.
Entang menilai, impor beras ini juga rawan dipolitisasi. Jangan sampai nantinya beras itu digunakan untuk disaluran pada penerima manfaat. Beras cadangan harusnya memang untuk cadangan.
"Impor itu ya untuk beras politik ya. Saya kira itu yang bikin kacau balaunya itu ada bantuan sosial beras itu 10 kilo, 3 bulan berturut-turut untuk 21,3 juta penerima manfaat. Nah kalau dihitung 1 tahun, berarti 4 kali itu. Nah jumlahnya 2,5 juta ton," katanya.
Untuk diketahui, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, pemerintah Indonesia sudah mengantongi komitmen kuota impor beras dari China sebesar 1 juta ton. Namun, realisasi tidak dilakukan dalam waktu dekat.
