REJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengaku berkomunikasi dengan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN). Komunikasi tersebut, klaim Hasto, adalah pembicaraan untuk melawan tekanan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tegasnya, Koalisi Perubahan tidak akan pernah berkoalisi hanya untuk bermusuhan dengan orang. Menurutnya, narasi berkelompok untuk bermusuhan hal yang tak perlu dilakukan jelang kontestasi nasional.
"Jadi apa yang disampaikan itu adalah khayalan dia. Menurut saya karena tidak bagus kemudian negara ini kita bangun dengan basis permusuhan," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).
"Kita berhenti menyemburkan dari mulut kita tentang kebencian, kemarahan. Saya pikir Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah mengatakan bahwa sampai hari ini kami tidak pernah berkomunikasi dengan kubu Ganjar Pranowo, itu penegasan," sambungnya.
Menurutnya, tak elok jika Hasto sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengeklaim adanya komunikasi tersebut. Apalagi jika pernyataannya itu hanya bentuk tafsir pribadinya.
"Saya orang yang bertanggung jawab di pilpres dari Nasdem, itu jelas. Sekali lagi kami tidak akan pernah berkomunikasi atau membangun koalisi dengan koalisi apa saja, kalau basisnya kemarahan, basisnya kebencian, basisnya perasaan, tidak," tegas Ali.
Diketahui, Hasto kembali menyinggung lembaga hukum yang diintervensi untuk memenuhi kepentingan segelintir kelompok. Hal tersebut kemudian berkaitan dengan tekanan yang diterima oleh TPN Ganjar-Mahfud di berbagai daerah.
Menurut dia, ada instrumen negara yang dilibatkan dalam memberikan tekanan terhadap lawan politik kelompok tertentu. Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan AMIN yang merasakan tekanan serupa.
"Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama," ujar Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
"Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan, supaya demokrasi berada di koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite," ucapnya.
