KPU RI Salahkan KPU Jabar Rekapitulasi Inkonsisten

"Pernyataan Ketua KPU RI yang menyalahkan KPU Provinsi Jawa Barat karena terlambat proses rekapitulasi di tingkat provinsi menjadi inkonsisten dan penuh anomali dengan surat keputusan KPU yang telah diterbitkan dan dijadikan acuan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya," katanya. 

Seharusnya, kata Neni, KPU RI juga melakukan monitoring agar diketahui bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi. "Ketika melempar permasalahan ke penyelenggara pemilu tingkat bawah justru malah terlihat KPU RI lepas tanggungjawab," kata Neni.

Neni juga menemukan permasalahan pada sirekap yang membuat rekapitulasi berjenjang berlangsung lama. Saat melakukan pemantauan di KPU Provinsi Jawa Barat, DEEP menemukan berkali-kali Sirekap mengalami server down sehingga harus menunggu beberapa saat.

"Sirekap ini yang tadinya hanya sebagai alat bantu malah menjadi alat kerja utama. Tidak menyelesaikan permasalahan tetapi justru yang terjadi adalah membuat permasalahan baru dan menjadi ruang gelap dalam pemilu. Di tingkat pusat kebijakan sirekap yang buka tutup justru semakin jauh dari asas transparansi dan akuntabilitas," papar Neni.

Ke depan, Neni mendorong problematika rumit yang terjadi terutama berkaitan teknis dan tata kelola manajemen pemilu harus dilakukan evaluasi secara komperhensif. "Agar ada perbaikan dan kejadian serupa tidak kembali terulang," kata Neni.