REJABAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto tak mau berkomentar banyak soal sikap partainya usai pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebab, keputusan terkait menjadi koalisi atau oposisi dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
"Bahwa persoalan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di Ketua Umum sesuai keputusan kongres," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
"Kalau Ketua Umum memutuskan kita akan pada posisi seperti x, misalnya, ya kita akan ikuti. Jadi tidak berada pada posisi kita harus berpendapat, kita bukan pengamat," imbuhnya menegaskan.
Ia juga enggan mengomentari pernyataan Ganjar Pranowo yang mengaku ditawari posisi menteri oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut seharusnya ditanyakan kepada calon presiden (capres) nomor urut 3 itu.
"Dikau itu lho, jadi kalau kau tanya, pada Mas Ganjar, kok saya disuruh komentari," ujar Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Ganjar lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga.
Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri, terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol pengusung paslon nomor urut 2.
Ia menilai bahwa tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih fair. Selain itu, cukup banyak jumlah parpol yang berada di paslon 02.
"Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan," ujar Ganjar.
